KMK 1071/KMK.00/1992

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDicabutdiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP1071/KMK.00/1992Keputusan Menteri Keuangan · 14 Okt 1992 · diambil 22 Sep 2026buka

Disebut terkait oleh sumber

• KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PAJAK PENGHASILAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KMK.03/1994 TENTANG TATACARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• TATA CARA PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 FEBRUARI 1999

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAIBIDANGPENGOLAHANDATADANINFORMASIPERPAJAKANDANKEP-17/PJ.24/1995TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAISISTEMDANBENTUKLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)DANLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)II

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-212/PJ./1998 TANGGAL 8 OKTOBER 1998 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya