Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Cari peraturan pajak
PPh, KUP, PPN, Bea Meterai, PBB, BPHTB, dan lainnya: 3.068 dokumen dari katalog Direktorat Jenderal Pajak dan JDIH Kementerian Keuangan.
Definisi menurut peraturan
Koleksi pribadi
Bagaimana kata Anda dicari
Teratas per kategori
Tiga hasil terbaik dari tiap kategori pajak, diambil dari daftar di bawah.
Semua hasil
560 dokumen dicatat dengan status berbeda oleh sumbernya, dan 1.279 dokumen tanpa teks karena sumbernya hanya memuat data ringkas. Semuanya tetap ditampilkan. ⓘ
-
INS-DJP 20/2026 Instruksi Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai Perpres 20/2026 (Peraturan Presiden) , PP 20/2026 (Peraturan Pemerintah) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
-
Perpres 20/2026 Peraturan Presiden
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai INS-DJP 20/2026 (Instruksi Dirjen Pajak) , PP 20/2026 (Peraturan Pemerintah) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
-
PP 20/2026 Peraturan Pemerintah
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
JDIH berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai INS-DJP 20/2026 (Instruksi Dirjen Pajak) , Perpres 20/2026 (Peraturan Presiden) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
-
KEP-DJP 185/2026 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026
DJP berlaku ⓘ
-
KEP-DJP 55/2026 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025
DJP berlaku ⓘ
-
KEP-DJP 71/2026 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 12/2026 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 3/2026 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 4/2026 Peraturan Dirjen Pajak
BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 5/2026 Peraturan Dirjen Pajak
PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA SERTA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN PAJAK 2025 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN MENGENAI KONTRAK ASURANSI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 6/2026 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 8/2026 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2024 TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASIPERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
-
PMK 1/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 24/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI DALAM RANGKA DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA AVTUR YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 28/2026 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 4/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR IDULFITRI 1447 HIJRIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 43/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 44/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 49/2026 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
-
PMK 5/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBERIAN SUMBANGAN BENCANA SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 55/2026 Peraturan Menteri Keuangan
KONSULTAN PAJAK DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 59/2026 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara Dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026
JDIH berlaku ⓘ
-
PMK 6/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 71/2026 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
KEP-DJP 251/2025 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
DJP berlaku ⓘ
-
KEP-DJP 79/2025 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 YANG TERUTANG DAN/ATAU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2024 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1947) DAN HARI RAYA IDULFITRI 1446 HIJRIAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN 5096/2025 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 968 TAHUN 2025 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG MEMENUHI KRITERIA NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI YANG ATAS PENYERAHANNYA DAPAT MEMANFAATKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlaku ⓘ
-
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN 968/2025 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG MEMENUHI KRITERIA NILAI TINGKАТ КОMPONEN DALAМ NEGERI YANG ATAS PENYERAHANNYA DAPAТ МEMANFAATKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
DJP diubah sebagian ⓘ
-
PER-DJP 10/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 11/2025 Peraturan Dirjen Pajak
KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2026 menyatakan mencabutnya.
-
PER-DJP 12/2025 Peraturan Dirjen Pajak
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAKSANAANSISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 13/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS’ CHARTER)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 15/2025 Peraturan Dirjen Pajak
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 16/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 17/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN TEMPAT TERDAFTAR BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR, KHUSUS, DAN MADYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 18/2025 Peraturan Dirjen Pajak
TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 19/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 21/2025 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 22/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 4/2026 menyatakan mencabutnya.
-
PER-DJP 23/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 25/2025 Peraturan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL REVENUE ACCOUNTING
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 26/2025 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 27/2025 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAU PERMOHONAN PEMBATASAN ATAU PEMBLOKIRAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 3/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 4/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2020 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
-
PER-DJP 5/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 6/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 7/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 9/2025 Peraturan Dirjen Pajak
PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN TERHADAP KEGIATAN PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 10/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 105/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 108/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 11/2025 Peraturan Menteri Keuangan
KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 111/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 112/2025 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 114/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 15/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PEMERIKSAAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 17/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 18/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 36/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 37/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 50/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 51/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 52/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS,YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 53/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 54/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 60/2025 Peraturan Menteri Keuangan
INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 61/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 71/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 72/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 90/2025 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
KMK 456/2024 Keputusan Menteri Keuangan
IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 1/2024 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PER-DJP 2/2024 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
-
PER-DJP 3/2024 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 4/2024 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 5/2024 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2021 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
-
PER-DJP 7/2024 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS
DJP berlaku ⓘ
-
PER-DJP 8/2024 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK UNTUK KEPENTINGAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA, YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
-
Perpres 14/2024 Peraturan Presiden
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON
DJP berlaku ⓘ
-
Perpres 56/2024 Peraturan Presiden
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)
DJP berlaku ⓘ
-
PMK 117/2024 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 118/2024 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 119/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 28/2026 menyatakan mencabutnya.
-
PMK 131/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 135/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 136/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL
DJP berlaku ⓘ
-
PMK 28/2024 Peraturan Menteri Keuangan
FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI IBU KOTA NUSANTARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 47/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 108/2025 menyatakan mencabutnya.
-
PMK 58/2024 Peraturan Menteri Keuangan
BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN/ATAU BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
-
PMK 59/2024 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 69/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 7/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 74/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
-
PMK 79/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 8/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 80/2024 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 81/2024 Peraturan Menteri Keuangan
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PMK 9/2024 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
-
PP 22/2024 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM PADA INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 8/2023 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DAN PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA
JDIH berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai PER-DJP 8/2023 (Peraturan Dirjen Pajak) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
PER-DJP 8/2023 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DAN PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA
DJP berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai KEP-DJP 8/2023 (Keputusan Dirjen Pajak) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
KMK 272/2023 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2023 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGHASILAN ROYALTI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 2/2023 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA METERAI DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN SISTEM METERAI ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 3/2023 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2023 Peraturan Dirjen Pajak
PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 7/2023 Peraturan Dirjen Pajak
PENGAJUAN KEBERATAN DAN PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU SETELAH BERAKHIRNYA KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlaku ⓘ
Perpres 79/2023 Peraturan Presiden
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 111/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 116/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 120/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 126/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMP.ORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)SEBAGAIMANATELAHBEBERAPAKALIDIUBAHTERAKHIRDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR164/PMK.04/2022TENTANGPERUBAHANKEEMPATATASPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMPORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 127/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 133/2023 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA ANODE SLIME DAN/ATAU EMAS GRANULA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT DAN DIPINDAHTANGANKAN SERTA PENGENAAN SANKS! ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 136/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 141/2023 Peraturan Menteri Keuangan
KETENTUAN IMPOR BARANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 142/2023 Peraturan Menteri Keuangan
BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 15/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 157/2023 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 164/2023 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 168/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 172/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 2/2023 Peraturan Menteri Keuangan
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 33/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.04/2022 TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 38/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 40/2023 Peraturan Menteri Keuangan
BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 41/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITUR KEPADA PEMBELI AGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 48/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 60/2023 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA RUMAH PEKERJA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 61/2023 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 66/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 72/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 79/2023 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 80/2023 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 92/2023 Peraturan Menteri Keuangan
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 94/2023 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.03/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERAS! DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 96/2023 Peraturan Menteri Keuangan
KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 12/2023 Peraturan Pemerintah
PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 58/2023 Peraturan Pemerintah
TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASII.AN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 6/2023 Undang-Undang
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KMK 240/KMK.03/2022 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlaku ⓘ
KMK 52/KMK.010/2022 Keputusan Menteri Keuangan
KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM DAN SEKTOR ENERGI TERBARUKAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI HARTA BERSIH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2022 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT, DAFTAR, DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 12/2022 Peraturan Dirjen Pajak
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 13/2022 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI REKANAN YANG TERGABUNG DALAM SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 14/2022 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SELAIN INSTANSI PEMERINTAH DAN BAGI PIHAK LAIN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 2/2022 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN COMPETENT AUTHORITY MEETINGS, TAX EXAMINATIONS ABROAD, DAN SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 10/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 3/2022 Peraturan Dirjen Pajak
FAKTUR PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2022 Peraturan Dirjen Pajak
BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 4/2026 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 5/2022 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 8/2022 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
DJP berlaku ⓘ
PMK 112/2022 Peraturan Menteri Keuangan
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 113/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 114/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlaku ⓘ
PMK 174/2022 Peraturan Menteri Keuangan
TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 175/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 55/2026 menyatakan mencabutnya.
PMK 177/2022 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 186/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 231/2022 Peraturan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 234/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 186/PMK.03/2019 TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATACARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 3/2022 Peraturan Menteri Keuangan
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlaku ⓘ
PMK 41/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 48/2023, PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 42/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 5/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 58/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 59/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 6/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 60/2022 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 61/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 62/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 63/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 64/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 65/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 66/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 67/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA AGEN ASURANSI, JASA PIALANG ASURANSI, DAN JASA PIALANG REASURANSI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 68/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 69/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 70/2022 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU KATERING, YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 71/2022 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 15/2022 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 3/2022 Peraturan Pemerintah
PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 44/2022 Peraturan Pemerintah
PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 49/2022 Peraturan Pemerintah
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 50/2022 Peraturan Pemerintah
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 55/2022 Peraturan Pemerintah
PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 9/2022 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 116/2021 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 117/2021 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 146/2021 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-28/PJ/2021 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 176/2021 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-116/PJ/2021 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 177/2021 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-117/PJ/2021 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 20/2021 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 27/2021 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN PROVINSI SULAWESI BARAT
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 3/2021 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 46/2021 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN HARGA UAP DAN HARGA LISTRIK YANG DIGUNAKAN DALAM PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLOITASI
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN 169/2021 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlaku ⓘ
KMK 17/KMK.010/2021 Keputusan Menteri Keuangan
PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
KMK 30/KMK.03/2021 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi KMK 240/KMK.03/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 1/2021 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRO
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 11/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRO
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 14/2021 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 5/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 16/2021 Peraturan Dirjen Pajak
DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 17/2021 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 18/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA DAN KARTU PERDANA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 2/2021 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 21/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 22/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2020 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2021 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 24/2021 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 26/2021 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA METERAI DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN SISTEM METERAI ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 27/2021 Peraturan Dirjen Pajak
JENIS PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK, PERSYARATAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG HARUS DILAMPIRKAN, TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DIGUNAKAN, TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DAN SALURAN YANG DIGUNAKAN, SERTA TATA CARA TINDAK LANJUT ATAS PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 3/2021 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2020 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 17/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 6/2021 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 7/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 8/2021 Peraturan Dirjen Pajak
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 4/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 9/2021 Peraturan Dirjen Pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
Perpres 34/2021 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
DJP berlaku ⓘ
Perpres 83/2021 Peraturan Presiden
PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN/ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK
DJP berlaku ⓘ
PMK 10/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBAI.AN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH ATAU PIHAK LAIN YANG MENDAPAT PENUGASAN DALAM RANGKA PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL
DJP berlaku ⓘ
PMK 102/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA SEWA RUANGAN ATAU BANGUNAN KEPADA PEDAGANG ECERAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 103/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 6/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 115/2021 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuDJP tanpa statusJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber tidak mencantumkan status; DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 120/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 5/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 133/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 134/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBAYARAN BEA METERAI, CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS PADA METERAI TEMPEL, KODE UNIK DAN KETERANGAN TERTENTU PADA METERAI ELEKTRONIK, METERAI DALAM BENTUK LAIN, DAN PENENTUAN KEABSAHAN METERAI, SERTA PEMETERAIAN KEMUDIAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 141/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHMN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 149/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 3/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 151/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN BEA METERAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 173/2021 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 18/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 15/2025, PMK 17/2025, PMK 177/2022, PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 196/2021 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 20/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 31/2021, PMK 33/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 209/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 28/2026 menyatakan mencabutnya.
PMK 21/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 103/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 213/2021 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional
JDIH berlaku ⓘ
PMK 226/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 31/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 5/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 33/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 237 /PMK.010/2020 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 4/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBAYARAN BEA METERAI, CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS METERAI TEMPEL, METERAI DALAM BENTUK LAIN, DAN PENENTUAN KEABSAHAN METERAI, SERTA PEMETERAIAN KEMUDIAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 134/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 48/2021 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 54/2021 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA TERTENTU SERTA TATA CARA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 6/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN, DAN VOUCER
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 71/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 61/2021 Peraturan Menteri Keuangan
HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERFAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAU KONTRAK KARYA DALAM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 63/2021 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SERTA PENERBITAN, PENANDATANGANAN, DAN PENGIRIMAN KEPUTUSAN ATAU KETETAPAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 65/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2018 TENTANG KAWASAN BERIKAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 77/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 8/2021 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHANNILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 82/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 83/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 226/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 9/2021 Peraturan Menteri Keuangan
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 3/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 92/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 95/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.05/2020 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 96/2021 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 40/2021 Peraturan Pemerintah
PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 49/2021 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 58/2021 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 49/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 70/2021 Peraturan Pemerintah
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlaku ⓘ
PP 74/2021 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 86/2021 Peraturan Pemerintah
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 9/2021 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 44/2022, PP 50/2022, PP 55/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 91/2021 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 93/2021 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
UU 7/2021 Undang-Undang
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 156/2020 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA 2019
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 157/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1111 YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 31 JANUARI 2020
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 158/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 2020
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 166/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PT PERTAMINA (PERSERO) NPWP 01.001.664.0-051.000 SEBAGAI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN APLIKASI E-BUPOT HOST-TO-HOST (H2H)
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 178/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 237/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA SECARA JABATAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 269/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 270/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH SECARA JABATAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 276/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-599/PJ/2019 DAN KEP-652/PJ/2019 TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 368/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 85/2020 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI
DJP berlaku ⓘ
Keppres 12/2020 Keputusan Presiden
PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL
DJP berlaku ⓘ
KEPUTUSAN KETUA PENGADIAN PAJAK 16/2020 KEPUTUSAN KETUA PENGADIAN PAJAK
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KMK 134/KM.3/2020 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG BAWAAN TURIS ASING
DJP berlaku ⓘ
KMK 744/KM.4/2020 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA
DJP tidak berlaku ⓘ
ND-DJP 115/2020 Nota Dinas Dirjen Pajak
KETENTUAN TERKAIT PEMBERLAKUAN PMK 128/PMK.010/2019
DJP berlaku ⓘ
ND-DJP 498/2020 Nota Dinas Dirjen Pajak
PROSEDUR PEMBERIAN NOMOR TIKET ANTREAN PADA APLIKASI KUNJUNG PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 14/2020 PENGUMUMAN
PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 3/2020 PENGUMUMAN
PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PELAYANAN PERPAJAKAN TANPA TATAP MUKA
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 43/2020 PENGUMUMAN
PENGUMUMAN PENYESUAIAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (VAT REFUND FOR TOURISTS)
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 5/2020 PENGUMUMAN
PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 65/2020 PENGUMUMAN
DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN DAN YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS (AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 25/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 11/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 12/2020 Peraturan Dirjen Pajak
BATASAN KRITERIA TERTENTU PEMUNGUT SERTA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 12/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 13/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 19/2020 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 14/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT KEBERATAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2020 Peraturan Dirjen Pajak
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 8/2021 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 16/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PENANGANAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PERSETUJUAN BERSAMA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 18/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA KELOLA SITUS WEB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 2/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN TAX EXAMINATION ABROAD DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 2/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 20/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 25/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 22/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2020 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 24/2021 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 24/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 25/2020 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 26/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PEMBICARA, PEMBAHAS, ATAU MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR, LOKAKARYA, GELAR WICARA, ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 3/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2022, PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 6/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2019 SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 7/2020 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 17/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 8/2020 Peraturan Dirjen Pajak
PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 9/2020 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PERATURAN BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL 5/2020 PERATURAN BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SECARA LUAR JARINGAN
DJP berlaku ⓘ
PERATURAN BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL 7/2020 PERATURAN BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP berlaku ⓘ
Perpres 74/2020 Peraturan Presiden
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)
JDIH berlaku ⓘ
Perpu 1/2020 Perpu
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi UU 7/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 107/2020 Peraturan Menteri Keuangan
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlaku ⓘ
PMK 11/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 110/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 9/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 123/2020 Peraturan Menteri Keuangan
BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 40/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 125/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KERTAS KORAN DAN/ATAU KERTAS MAJALAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 130/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 134/2020 Peraturan Menteri Keuangan
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 135/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NONPOKOK YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 138/2020 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 143/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 149/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 153/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 16/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 188/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 127/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 189/2020 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 61/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 22/2020 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 220/2020 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 62/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 23/2020 Peraturan Menteri Keuangan
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 235/2020 Peraturan Menteri Keuangan
ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 236/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 237/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 239/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 226/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 28/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 29/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 31/2020 Peraturan Menteri Keuangan
INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KAWASAN BERIKAT DAN/ATAU KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS CORONA (CORONA VIRUS DISEASE 2019/ COVID-19)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 34/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 41/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 42/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 44/2020 Peraturan Menteri Keuangan
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 48/2020 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 60/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 5/2020 Peraturan Menteri Keuangan
BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 67/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 68/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BEASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 83/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 86/2020 Peraturan Menteri Keuangan
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 89/2020 Peraturan Menteri Keuangan
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 64/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 90/2020 Peraturan Menteri Keuangan
BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 114/2025 menyatakan mencabutnya.
PMK 92/2020 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA KEAGAMAAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlaku ⓘ
PMK 96/2020 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 99/2020 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 12/2020 Peraturan Pemerintah
FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 40/2021 menyatakan mencabutnya.
PP 29/2020 Peraturan Pemerintah
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 55/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 30/2020 Peraturan Pemerintah
PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 55/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 47/2020 Peraturan Pemerintah
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 48/2020 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 49/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 61/2020 Peraturan Pemerintah
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 10/2020 Undang-Undang
BEA METERAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 11/2020 Undang-Undang
CIPTA KERJA (KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA BIDANG PERPAJAKAN)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
UU 2/2020 Undang-Undang
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi UU 7/2021 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 425/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
DJP berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai Kep. Eselon I 425/2019 (Keputusan Unit Eselon I) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
Kep. Eselon I 425/2019 Keputusan Unit Eselon I
Penetapan Pemotong Pph Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Spt Masa Pph Pasal 23 Dan/ atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2017
JDIH berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai KEP-DJP 425/2019 (Keputusan Dirjen Pajak) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
KEP-DJP 440/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 30 APRIL 2019
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 459/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 460/2019 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 486/2019 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP PENYETORAN ATAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 10 JUNI 2019
DJP berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai Kep. Eselon I 486/2019 (Keputusan Unit Eselon I) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
Kep. Eselon I 486/2019 Keputusan Unit Eselon I
Kebijakan Perpajakan Terhadap Penyetoran atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Jatuh Tempo pada Tanggal 10 Juni 2019
JDIH berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai KEP-DJP 486/2019 (Keputusan Dirjen Pajak) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
KEP-DJP 49/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2012 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 599/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 652/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 692/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 2019
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 93/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN PAJAK 2019
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 95/2019 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2018
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai Kep. Eselon I 95/2019 (Keputusan Unit Eselon I) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
Kep. Eselon I 95/2019 Keputusan Unit Eselon I
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018
JDIH berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai KEP-DJP 95/2019 (Keputusan Dirjen Pajak) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
PER-DJP 1/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 10/2019 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 25/2020 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 11/2019 Peraturan Dirjen Pajak
PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2022, PER-DJP 5/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 12/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TATACARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 13/2019 Peraturan Dirjen Pajak
DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 16/2021 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 14/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2010 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2019 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN DAN PENGAMATAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2019 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 23/2021 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 2/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 20/2019 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 23/2020 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 21/2019 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 8/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 3/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2019 Peraturan Dirjen Pajak
LAYANAN PAJAK TERTENTU PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2019 Peraturan Dirjen Pajak
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 6/2019 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 7/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 8/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN, PENYESUAIAN, DAN PENGHAPUSAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 9/2019 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
Perpres 29/2019 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSEMAKMURAN BAHAMA UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)
DJP berlaku ⓘ
Perpres 54/2019 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
Perpres 76/2019 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
Perpres 77/2019 Peraturan Presiden
PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)
DJP berlaku ⓘ
PMK 117/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 28/2026 menyatakan mencabutnya.
PMK 119/2019 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 120/2019 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 122/2019 Peraturan Menteri Keuangan
FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA OPERASI FASILITAS BERSAMA DAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 123/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 128/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 155/2019 Peraturan Menteri Keuangan
GUDANG BERIKAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 186/2019 Peraturan Menteri Keuangan
KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 198/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 199/2019 Peraturan Menteri Keuangan
KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 96/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 231/2019 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 31/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.010/2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 32/2019 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 35/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 49/2019 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 81/2019 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 60/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 85/2019 Peraturan Menteri Keuangan
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 86/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2017 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 96/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 92/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 93/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 95/2019 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 45/2019 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 50/2019 Peraturan Pemerintah
IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 49/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 55/2019 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 91/2021 menyatakan mencabutnya.
PP 73/2019 Peraturan Pemerintah
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 78/2019 Peraturan Pemerintah
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 116/2018 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 117/2018 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 125/2018 Keputusan Dirjen Pajak
PENUGASAN PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 126/2018 Keputusan Dirjen Pajak
PENUGASAN PEJABAT /PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 209/2018 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 271/2018 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH DONGGALA, PALU, DAN SEKITARNYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 315/2018 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 370/2018 Keputusan Dirjen Pajak
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM TSUNAMI SELAT SUNDA DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG, KABUPATEN SERANG, DAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2018 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 4/2021 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 16/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2017 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 9/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 20/2018 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 22/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2018 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, WARNA, UKURAN DAN PEDOMAN PELEKATAN DAN/ATAU PEMASANGAN TANDA PENGAMAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS YANG AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2018 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 26/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 28/2018 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (MULAI BERLAKU 1 FEBRUARI 2019)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 29/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DUKUNGAN KELAYAKAN PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 6/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 8/2018 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-21/PJ/2015 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN
DJP berlaku ⓘ
PMK 110/2018 Peraturan Menteri Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 15/2018 Peraturan Menteri Keuangan
CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
PMK 150/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 160/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 161/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 166/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 167/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 66/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 19/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 192/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PENGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 205/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
DJP berlaku ⓘ
PMK 210/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 212/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 213/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 215/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 35/2018 Peraturan Menteri Keuangan
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 36/2018 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 46/2018 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 47/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 99/2018 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 164/2023 menyatakan mencabutnya.
PP 23/2018 Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
JDIH tidak berlaku ⓘ
PP 37/2018 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2017 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2017 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 18/2017 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 19/2017 Peraturan Dirjen Pajak
PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 23/2017 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2017 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERKAIT AKSES KEPABEANAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 27/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 25/2017 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 28/2017 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2017 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2017 Peraturan Dirjen Pajak
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 7/2017 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
Perpu 1/2017 Perpu
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 107/2017 Peraturan Menteri Keuangan
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 116/2017 Peraturan Menteri Keuangan
BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 12/2017 Peraturan Menteri Keuangan
BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 126/2017 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017
JDIH berlaku ⓘ
PMK 134/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 140/2017 Peraturan Menteri Keuangan
Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 147/2017 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 165/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 166/2017 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
PMK 184/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 202/2017 Peraturan Menteri Keuangan
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 34/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 35/2017 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 96/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 37/2017 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 40/2017 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAPORAN DAN PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 5/2017 Peraturan Menteri Keuangan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 52/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
DJP diubah sebagian ⓘ
PMK 66/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 68/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 81/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 118/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 82/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 90/2017 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 766/KMK.04/1992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 34/2017 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 36/2017 Peraturan Pemerintah
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 126/2016 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKUSEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLINGDALAM SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 24/2016 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DANBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN PAJAK 2016
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 25/2016 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF, RASIO BIAYA PRODUKSI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SEKTOR PERHUTANAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KMK 600/KMK.03/2016 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANGTEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KMK 914/KMK.01/2016 Keputusan Menteri Keuangan
STANDAR TERMINOLOGI/ISTILAH DALAM BAHASA INGGRISDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2016 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 14/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 16/2016 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 18/2016 Peraturan Dirjen Pajak
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2016 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 20/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 21/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2016 Peraturan Dirjen Pajak
LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAKSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 25/2016 Peraturan Dirjen Pajak
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADAKANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 27/2016 Peraturan Dirjen Pajak
STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 29/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMETAAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 30/2016 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2013 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2014
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2016 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 1/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 5/2016 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 6/2016 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 7/2016 Peraturan Dirjen Pajak
DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
Perpres 6/2016 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
DJP berlaku ⓘ
PMK 101/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 102/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 168/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 103/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 104/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 237/2020 menyatakan mencabutnya.
PMK 105/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 118/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 119/2016 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 122/2016 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 123/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 127/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 141/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 142/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 150/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 158/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 119/2019 menyatakan mencabutnya.
PMK 16/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 172/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN PANAS BUMI PADA TAHAP EKSPLORASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 177/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 179/2016 Peraturan Menteri Keuangan
REGISTRASI KEPABEANAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 195/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 196/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 199/2016 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 207/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 63/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 235/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 238/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN MENIMBANG DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 249/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 118/2024 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 259/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 26/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/KMK.04/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 261/2016 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 29/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
DJP berlaku ⓘ
PMK 39/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 5/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 51/2016 Peraturan Menteri Keuangan
PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 55/2016 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 17/2025 menyatakan mencabutnya.
PMK 78/2016 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 80/2023 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 91/2016 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016.
JDIH berlaku ⓘ
PP 34/2016 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 40/2016 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 41/2016 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
PP 9/2016 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
UU 11/2016 Undang-Undang
PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 123/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 124/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 125/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 126/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI, RASIO BIAYA PRODUKSI, ANGKA KAPITALISASI, DAN LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 17/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN PAJAK 2015
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 185/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 33/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 62/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 8/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 94/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 96/2015 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KMK 1254/KMK.01/2015 Keputusan Menteri Keuangan
PETUNJUK PELAKSANAAN APLIKASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 2/2015 PENGUMUMAN
FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (E-FAKTUR)
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 7/2015 PENGUMUMAN
PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA JALAN TOL
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 12/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 13/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN KONSULTAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 14/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 16/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA JALAN TOL
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2015 Peraturan Dirjen Pajak
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 2/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN, SEKTOR PERHUTANAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR LAINNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 20/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 26/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN NON MIGAS DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 27/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 28/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 29/2015 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 3/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 31/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 32/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN , DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN /ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 33/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 34/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 35/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 36/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 37/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 38/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 39/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 40/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MINYAK SOLAR
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 42/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 43/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 44/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 47/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 48/2015 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 8/2019 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 49/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 4/2024 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 5/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2019 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 7/2015 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2014 DAN SETELAHNYA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 8/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 9/2015 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
DJP berlaku ⓘ
PMK 1/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 10/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 106/2015 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 107/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 120/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.03/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 121/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 122/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 125/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 141/2015 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 142/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 152/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 154/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 156/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 157/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 158/2015 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 70/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 159/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 161/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 748/KMK. 04/1990 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 169/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 174/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 63/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 18/2015 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 70/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 182/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 183/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 184/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 15/2025 menyatakan mencabutnya.
PMK 185/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 244/2015 menyatakan mencabutnya.
PMK 186/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 187/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 191/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
DJP diubah sebagian ⓘ
PMK 192/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 193/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 197/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 200/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 37/2017, PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 202/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 118/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 206/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 35/2017 menyatakan mencabutnya.
PMK 210/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 227/2015 Peraturan Menteri Keuangan
NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 233/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
DJP diubah sebagian ⓘ
PMK 234/2015 Peraturan Menteri Keuangan
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 244/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 248/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 26/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 267/2015 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 268/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 115/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 269/2015 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN HARGA JUAL UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DAN PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 29/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 37/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN BADAN USAHA TERTENTU UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 8/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 43/2015 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA PERHOTELAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 70/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 56/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 62/2015 Peraturan Menteri Keuangan
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SAAT LAIN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK TERTENTU UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 66/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 7/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 70/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 86/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 89/2015 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 90/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 91/2015 Peraturan Menteri Keuangan
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 106/2015 Peraturan Pemerintah
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 70/2021 menyatakan mencabutnya.
PP 123/2015 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 22/2024 menyatakan mencabutnya.
PP 15/2015 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 18/2015 Peraturan Pemerintah
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PP 40/2015 Peraturan Pemerintah
PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 49/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 56/2015 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 30/2020 menyatakan mencabutnya.
PP 69/2015 Peraturan Pemerintah
IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 74/2015 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 81/2015 Peraturan Pemerintah
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagian ⓘ
PP 85/2015 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
INS-DJP 4/2014 Instruksi Dirjen Pajak
PENYELESAIAN PENUGASAN PEMERIKSAAN TERKAIT DALUWARSA PENETAPAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 132/2014 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 133/2014 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 136/2014 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 141/2014 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 167/2014 Keputusan Dirjen Pajak
UJI COBA PELAKSANAAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK BARU MELALUI PROGRAM TRIPLE ONE
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 211/2014 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 212/2014 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 217/2014 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-06/PJ/2014 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPH, PPN & PPN BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2014
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 33/2014 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 47/2014 Keputusan Dirjen Pajak
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BENDAHARA YANG SUDAH TIDAK AKTIF
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 62/2014 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI SECARA E-FILING
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 3/2014 PENGUMUMAN
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 12/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 13/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 15/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 16/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 17/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 18/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 2/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 20/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 21/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 22/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 1/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 25/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 26/2014 Peraturan Dirjen Pajak
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 27/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 29/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 3/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2013 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2016 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 31/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 32/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 33/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 34/2014 Peraturan Dirjen Pajak
UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 4/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2014 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 6/2014 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP PADA PEMBERI KERJA TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 7/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 8/2014 Peraturan Dirjen Pajak
PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 19/2021 menyatakan mencabutnya.
Perpres 97/2014 Peraturan Presiden
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DJP berlaku ⓘ
PMK 111/2014 Peraturan Menteri Keuangan
KONSULTAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 55/2026 menyatakan mencabutnya.
PMK 113/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 135/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 186/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 139/2014 Peraturan Menteri Keuangan
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 149/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2014
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 160/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 59/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 161/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TELAH DIPUNGUT KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 59/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 162/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 191/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 192/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2011 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 21/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 218/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 223/2014 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA JASA PENDIDIKAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 229/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 44/2026 menyatakan mencabutnya.
PMK 23/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 239/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 177/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 240/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 242/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 243/2014 Peraturan Menteri Keuangan
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 253/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 254/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK ATAU WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 48/2021 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 255/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 256/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 15/2025, PMK 80/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 267/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PADA TAHAP EKSPLORASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 30/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 31/2014 Peraturan Menteri Keuangan
SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 60/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 64/2014 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 65/2014 Peraturan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 69/2014 Peraturan Menteri Keuangan
PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 70/2014 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 22/2014 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 73/2019 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 132/2013 Keputusan Dirjen Pajak
NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALISASI , UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI DAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN PAJAK 2013
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 133/2013 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 161 /PJ/ 2012 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN PANAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 411/2013 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 412/2013 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
PENGUMUMAN 4/2013 PENGUMUMAN
ATURAN BARU TATA CARA PENOMORAN FAKTUR PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRLANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 11/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 14/2013 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 2/2024 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 15/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2011 TENTANG TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 18/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-5/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 2/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012 TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 20/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 21/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 22/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2013 Peraturan Dirjen Pajak
STANDAR PEMERIKSAAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 25/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA YANG MELAKUKAN USAHA DI BIDANG PENGALIHAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 26/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 27/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 28/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL SERTA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 29/2013 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK ATAS PAJAK PENJUALAN BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 31/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 32/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 35/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA EKSTENSIFIKASI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 36/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 37/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 38/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 40/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 41/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN, PENETAPAN REALISASI PENANAMAN MODAL, PENYAMPAIAN KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 43/2013 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 44/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 45/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 5/2013 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN, PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 6/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 7/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012 TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAKPAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 8/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 9/2013 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2010 TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 10/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 100/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 107/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERLMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 99/2018 menyatakan mencabutnya.
PMK 11/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBETULAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 118/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 112/2013 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2013.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 121/2013 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 122/2013 Peraturan Menteri Keuangan
BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 124/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
PMK 132/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 142/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA PENGUSAHA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 146/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 151/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 16/2013 Peraturan Menteri Keuangan
RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 162/2013 Peraturan Menteri Keuangan
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DJP berlaku ⓘ
PMK 17/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 175/2013 Peraturan Menteri Keuangan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 179/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 18/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 182/2013 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 197/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 164/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 198/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 226/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 37/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TOKO BEBAS BEA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 38/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 30/2014 menyatakan mencabutnya.
PMK 39/2013 Peraturan Menteri Keuangan
KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 5/2013 Peraturan Menteri Keuangan
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 64/2013 Peraturan Menteri Keuangan
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 70/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 76/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 186/2019, PMK 242/2014, PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 79/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 8/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 118/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 82/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.03/2009 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 86/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN IZIN TERTULIS KEPADA PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAU MEMPERLIHATKAN BUKTI TERTULIS DARI ATAU TENTANG WAJIB PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 87/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 9/2013 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 95/2013 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 96/2013 Peraturan Menteri Keuangan
SENSUS PAJAK NASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 100/2013 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 41/2013 Peraturan Pemerintah
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 73/2019 menyatakan mencabutnya.
PP 46/2013 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 47/2013 Peraturan Pemerintah
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 77/2013 Peraturan Pemerintah
PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 102/2012 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 103/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 104/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/ 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 161/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DJP diubah sebagian ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 163/2012 Keputusan Dirjen Pajak
NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALLSASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI TAHUN PAJAK 2012
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 21/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 22/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 102/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 233/2012 Keputusan Dirjen Pajak
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 26/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 27/2012 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 321/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 233/PJ/2012 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 12/2022 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 8/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 86/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 87/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 9/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 91/2012 Keputusan Dirjen Pajak
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 11/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 13/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ /2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN / ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 15/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 16/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2011 BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-56/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 18/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN , PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 20/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 21/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 22/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2012 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 25/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 26/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 28/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 29/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 3/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-11/PJ./1994 TENTANG PEDOMAN INDUK TATA USAHA PENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 31/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 32/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2012 Peraturan Dirjen Pajak
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 8/2012 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 9/2012 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
DJP tidak berlaku ⓘ
Perpres 19/2012 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
DJP berlaku ⓘ
Perpres 31/2012 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
DJP berlaku ⓘ
PMK 11/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 119/2012 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 122/2012 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 70/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 125/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 126/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/PMK.03/2008 TENTANG PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 72/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 127/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 129/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 136/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012 TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 8/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 144/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 145/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 146/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA VERIFIKASI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 147/2012 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 15/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PENATAUSAHAAN DAN PEMINDAHBUKUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAKBUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 76/2013 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 155/2012 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA JASA PENYIARAN YANG TIDAK BERSIFAT IKLAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 157/2012 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 162/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 163/2012 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 61/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 166/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 235/2020 menyatakan mencabutnya.
PMK 167/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 194/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENJUALAN DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 204/2012 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 206/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 209/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 218/2012 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 219/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 74/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 224/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 238/2012 Peraturan Menteri Keuangan
SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 24/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 252/2012 Peraturan Menteri Keuangan
GAS BUMI YANG TERMASUK DALAM JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 27/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 44/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 48/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 5/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG
DJP berlaku ⓘ
PMK 62/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 68/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 117/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 7/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 73/2012 Peraturan Menteri Keuangan
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 74/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 79/2012 Peraturan Menteri Keuangan
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 80/2012 Peraturan Menteri Keuangan
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 82/2012 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 83/2012 Peraturan Menteri Keuangan
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 84/2012 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 85/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 93/2012 Peraturan Menteri Keuangan
PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 1/2012 Peraturan Pemerintah
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 44/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 10/2012 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 31/2012 Peraturan Pemerintah
PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 71/2012 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 156/2011 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN TOKO RETAIL
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 177/2011 Keputusan Dirjen Pajak
PENCABUTAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 312/2011 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
DJP berlaku ⓘ
KMK 10/KMK.03/2011 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGENAAN SANKSI SESUAI KETENTUAN PASAL 36A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
DJP berlaku ⓘ
KMK 287/KMK.03/2011 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 11/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 12/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN/ATAU MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 13/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2010
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DIBIDANG LAIN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 16/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 18/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PENAMBAHAN WILAYAH KERJA DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) YANG DIOLAH PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 2/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SPT MASA PPN)
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 20/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2011 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 10/2019 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 25/2011 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE SURAT SETORAN PAJAK DALAM BAHASA INGGRIS
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 26/2011 Peraturan Dirjen Pajak
SARANA PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 27/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 28/2011 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 3/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN MELALUI PENGAMATAN ATAU KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN.
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 31/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 32/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 33/2011 Peraturan Dirjen Pajak
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 36/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 42/2015 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 37/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-251/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 38/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 39/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2011 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 40/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 41/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 42/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 43/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 23/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 45/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 47/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 48/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 6/2011 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 4/2026 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 7/2011 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
PMK 100/2011 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 102/2011 Peraturan Menteri Keuangan
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 12/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 130/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 136/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 137/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 14/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 142/2011 Peraturan Menteri Keuangan
IMPOR SEMENTARA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 143/2011 Peraturan Menteri Keuangan
GUDANG BERIKAT
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 147/2011 Peraturan Menteri Keuangan
KAWASAN BERIKAT
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 148/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 149/2011 Peraturan Menteri Keuangan
SENSUS PAJAK NASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 15/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 254/2011 menyatakan mencabutnya.
PMK 155/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 16/2011 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 17/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 18/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 189/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 203/2011 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 210/2011 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 213/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 217/2011 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 218/2011 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 231/2011 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 254/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 160/2018, PMK 161/2018 menyatakan mencabutnya.
PMK 255/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 256/2011 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAMPENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 257/2011 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 258/2011 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
PMK 26/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 29/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 30/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 31/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 60/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 67/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 74/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 76/2011 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 114/2025 menyatakan mencabutnya.
PMK 82/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 85/2011 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 81/2024 menyatakan mencabutnya.
PMK 88/2011 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 31/2011 Peraturan Pemerintah
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 5/2011 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 52/2011 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 18/2015 menyatakan mencabutnya.
PP 74/2011 Peraturan Pemerintah
TATACARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 50/2022 menyatakan mencabutnya.
UU 6/2011 Undang-Undang
KEIMIGRASIAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi UU 6/2011 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 184/2010 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN TOKO RETAIL
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 269/2010 Keputusan Dirjen Pajak
HASIL SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2010
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 347/2010 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN TOKO RETAIL
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 386/2010 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN TOKO RETAIL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 76/2010 Keputusan Dirjen Pajak
SAAT MULAI PEMINDAHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
DJP berlaku ⓘ
KMK 141/KMK.03/2010 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
KMK 426/KMK.03/2010 Keputusan Menteri Keuangan
PENUGASAN PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
DJP berlaku ⓘ
KMK 427/KMK.03/2010 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi KMK 134/KM.3/2020 menyatakan mencabutnya.
KMK 479/KMK.01/2010 Keputusan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2010 Peraturan Dirjen Pajak
DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 11/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 11/2010 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 12/2010 Peraturan Dirjen Pajak
NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 13/2010 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 14/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 16/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-56/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 18/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 20/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 21/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 22/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-238/PJ./2001 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 24/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 25/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 26/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 27/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 3/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 31/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 32/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 34/2010 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 35/2010 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 36/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PROSEDUR PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 38/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 39/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 40/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 43/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 44/2010 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 45/2010 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 46/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 47/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 48/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCUDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 49/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN OBJEK PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 52/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 53/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 57/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 58/2010 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 59/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN DIVIDEN, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,DAN PENGKREDITAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 6/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 60/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 61/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 62/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 63/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 64/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 31/2014 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 65/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK,UKURAN,PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN,DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 66/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 67/2010 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 69/2010 Peraturan Dirjen Pajak
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 70/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 71/2010 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 8/2010 Peraturan Dirjen Pajak
SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 9/2010 Peraturan Dirjen Pajak
STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 1/2010 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Peraturan Bersama 186/2010 PERBER
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
DJP diubah sebagian ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 10/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 209/2010 menyatakan mencabutnya.
PMK 11/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
PMK 111/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 112/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 120/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 139/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
PMK 140/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA
DJP berlaku ⓘ
PMK 142/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 147/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.07/2010 BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 58/2024 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 148/2010 Peraturan Menteri Keuangan
BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 58/2024 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 15/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 150/2010 Peraturan Menteri Keuangan
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 152/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 154/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 16/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 160/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 17/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 188/2010 Peraturan Menteri Keuangan
IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 2/2010 Peraturan Menteri Keuangan
BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 209/2010 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 21/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 215/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR NABATI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 226/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 229/2010 Peraturan Menteri Keuangan
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2011
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 239/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 24/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 240/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PIUTANG PAJAK EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 244/2010 Peraturan Menteri Keuangan
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 249/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA UANG ASING
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 25/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 251/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS TRANSAKSI MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 252/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBAYARAN KEKURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM, DAN MARKETING FEE PT PERTAMINA (PERSERO) PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN BERJALAN YANG DICAIRKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 253/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI DAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU UNTUK REALISASI YANG MELEBIHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2008
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 254/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 114/2025 menyatakan mencabutnya.
PMK 262/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,PNS, ANGGOTA TNI,ANGGOTA POLRI,DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 168/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 34/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 5/2013 menyatakan mencabutnya.
PMK 35/2010 Peraturan Menteri Keuangan
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 38/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 39/2010 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DJP berlakuDJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 163/2012 menyatakan mencabutnya.
PMK 40/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 42/2010 Peraturan Menteri Keuangan
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 43/2010 Peraturan Menteri Keuangan
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 57/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 62/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 65/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 68/2010 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 164/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 70/2010 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 71/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PENGUSAHA KENA PAJAK BERESIKO RENDAH YANG DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 72/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 73/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 74/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 75/2010 Peraturan Menteri Keuangan
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 30/2014 menyatakan mencabutnya.
PMK 76/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 78/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 186/2022 menyatakan mencabutnya.
PMK 79/2010 Peraturan Menteri Keuangan
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 80/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 81/2010 Peraturan Menteri Keuangan
SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 83/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 84/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 85/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 9/2010 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 60/2010 Peraturan Pemerintah
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
PP 79/2010 Peraturan Pemerintah
BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 80/2010 Peraturan Pemerintah
TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 58/2023 menyatakan mencabutnya.
PP 93/2010 Peraturan Pemerintah
SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP berlaku ⓘ
PP 94/2010 Peraturan Pemerintah
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 55/2022 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 122/2009 Keputusan Dirjen Pajak
REVISI DISTRIBUSI PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPNBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2009
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 53/2009 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 54/2009 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN CAP DINAS SEMENTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 80/2009 Keputusan Dirjen Pajak
PENAMBAHAN WP TERTENTU DAN ATAU PKP PADA KPP WP BESAR OP
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1202/KM.4/2009 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 140/KMK/03/2009 Keputusan Menteri Keuangan
PENUGASAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 1716/KM.4/2009 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 2017/KM.4/2009 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 1/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 11/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-179/PJ/2007 TENTANG TEMPAT LAIN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 2/2019 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 12/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 13/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 14/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PER-DJP 16/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RISIKO SANGAT RENDAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 26/2012 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 2/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 23/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 20/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 21/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 22/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 23/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 57/2010 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 24/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP DAN PERUBAHAN DATA WP DAN/ATAU PKP DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 20/2013 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 25/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 26/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 27/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 28/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 8/2023 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 29/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 16/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 3/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 8/2023 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 31/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 32/2009 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 33/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 34/2009 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 35/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PER-9/PJ./2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 36/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-15/PJ./2009 TENTANG TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 37/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 38/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 39/2009 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 4/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 40/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 41/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 42/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 43/2009 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 44/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 45/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DATA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 46/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 47/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 48/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 49/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 5/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PROSES PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 50/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 50/2009 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 51/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN KUPON MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN BAGI PEGAWAI, KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN DAERAH TERTENTU DAN BATASAN MENGENAI SARANA DAN FASILITAS DI LOKASI KERJA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 52/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN PEMOTONG, TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 53/2009 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 54/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 55/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 56/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 57/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 58/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 59/2009 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 6/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 60/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 61/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 61/2009 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 62/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 63/2009 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 64/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN JUMLAH DAN SAAT TERUTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN BERUPA KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSLUSIF PT TELKOM
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 65/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMINAN DALAM BENTUK ESCROW ACCOUNT DAN PELUNASAN PAJAK BERIKUT SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 66/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 34/PJ/2009 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 67/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 7/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PER-24/PJ/2008 TENTANG SPT PPH BADAN DAN SPT TAHUNAN PPH WPOP BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 8/2009 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN AKUTANSI PIUTANG PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 9/2009 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT
DJP berlaku ⓘ
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI 25/2009 PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI
BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 7/2009 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 103/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 104/2009 Peraturan Menteri Keuangan
BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 105/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 106/2009 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 110/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 111/2009 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 12/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 121/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 128/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 130/2009 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 14/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 152/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 153/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK03/2008TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 154/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 156/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 182/2009 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Pt. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009
JDIH berlaku ⓘ
PMK 2/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 203/2009 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 208/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 212/2009 Peraturan Menteri Keuangan
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 22/2009 Peraturan Menteri Keuangan
Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 233/2009 Peraturan Menteri Keuangan
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2009.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 234/2009 Peraturan Menteri Keuangan
BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 240/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 242/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 246/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 43/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATAGORI TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 45/2009 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 46/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 47/2009 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 49/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 54/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 55/2009 Peraturan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 62/2009 Peraturan Menteri Keuangan
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 80/2009 Peraturan Menteri Keuangan
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 81/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PMK 82/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 83/2009 Peraturan Menteri Keuangan
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 96/2009 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 72/2023 menyatakan mencabutnya.
PP 15/2009 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 16/2009 Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
JDIH tidak berlaku ⓘ
PP 17/2009 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 18/2009 Peraturan Pemerintah
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 55/2022 menyatakan mencabutnya.
PP 19/2009 Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
JDIH berlaku ⓘ
PP 2/2009 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 25/2009 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 28/2009 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 32/2009 Peraturan Pemerintah
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 38/2009 Peraturan Pemerintah
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 40/2009 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN PP 51 TAHUN 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 68/2009 Peraturan Pemerintah
TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 16/2009 Undang-Undang
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi Perpu 1/2017 menyatakan mencabutnya.
UU 42/2009 Undang-Undang
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 105/2008 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 112/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 127/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 15/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 170/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 192/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 21/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 28/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 33/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 34/2008 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 35/2008 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS TAHAP I
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 36/2008 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 37/2008 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 38/2008 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 39/2008 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 96/2008 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR SEMENTARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU DAN KEPULAUAN RIAU, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
DJP berlaku ⓘ
KMK 138/KMK.01/2008 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/KMK.01/2007 TENTANG KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 1/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 10/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PAJAK TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEBELUMNYA DIKUKUHKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ATAU KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 11/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 11/2008 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 12/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 13/2008 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2007
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 14/2008 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 15/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 15/2008 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 15/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 16/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 17/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 18/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PER-DJP 19/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 2/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 20/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 21/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 22/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 23/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 24/2008 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 25/2008 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 26/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 27/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 28/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2021 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 29/2008 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 3/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM TERIGU
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 30/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 32/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PER-DJP 33/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 34/2008 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 2/2015 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 35/2008 Peraturan Dirjen Pajak
KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 36/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 37/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PER-DJP 38/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 39/2008 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2008 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 4/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PER-DJP 42/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 43/2008 Peraturan Dirjen Pajak
POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 44/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 20/2013 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 45/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 66/2010 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 46/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 47/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 48/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 49/2010 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 5/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PER-DJP 50/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 64/2010 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 51/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 52/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PER-DJP 53/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PER-DJP 53/2008 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 54/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 6/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 8/2008 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 9/2008 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Perpu 5/2008 Perpu
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi Perpu 1/2017 menyatakan mencabutnya.
PMK 10/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 125/2008 Peraturan Menteri Keuangan
JASA PENILAI PUBLIK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 137/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 14/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 231/2008 menyatakan mencabutnya.
PMK 15/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DALAM KEMASAN DI DALAM NEGERI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 231/2008 menyatakan mencabutnya.
PMK 158/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 424/KMK.06/2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 163/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 164/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 165/2008 Peraturan Menteri Keuangan
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 18/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 187/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 19/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 193/2008 Peraturan Menteri Keuangan
Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Psal 21 Tahun Anggaran 2008.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 2/2008 Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Pengahasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 20/2008 Peraturan Menteri Keuangan
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 206/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENTING DAN/ATAU BERSIFAT RAHASIA TERKAIT PENANGANAN MASALAH HUKUM DAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 21/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 210/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 215/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 22/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 23/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 231/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 246/2009 menyatakan mencabutnya.
PMK 234/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 238/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 24/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 242/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI PADA TAHUN ANGGARAN 2009
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 243/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 635/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 244/2008 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 245/2008 Peraturan Menteri Keuangan
BADAN- BADAN DAN ORANG PIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 114/2025 menyatakan mencabutnya.
PMK 246/2008 Peraturan Menteri Keuangan
BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 247/2008 Peraturan Menteri Keuangan
Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajab Pajak Tertentu yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
JDIH berlaku ⓘ
PMK 248/2008 Peraturan Menteri Keuangan
AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 72/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 249/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
DJP diubah sebagian ⓘ
PMK 25/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 250/2008 Peraturan Menteri Keuangan
BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 168/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 251/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 252/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN , JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 168/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 253/2008 Peraturan Menteri Keuangan
WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 254/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 255/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 256/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DEVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 107/2017 menyatakan mencabutnya.
PMK 257/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 258/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT(3C) UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 31/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 33/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 35/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 43/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 45/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 54/2008 Peraturan Menteri Keuangan
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 63/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 66/2008 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 79/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 8/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 80/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 90/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 92/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 93/2008 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008
DJP berlaku ⓘ
PP 27/2008 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 51/2008 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 62/2008 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 71/2008 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 80/2008 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 36/2008 Undang-Undang
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 36/2008 (naskah konsolidasi) Undang-Undang
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
UU 41/2008 Undang-Undang
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KEP-DJP 141/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DJP berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 142/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 155/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN MODERNISASI KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SERTA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA, KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I, DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SEKALIGUS PERESMIAN GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 17/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 18/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 19/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 20/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 21/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 22/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 23/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 24/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 25/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 26/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 27/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 28/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 29/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 30/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 31/2007 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 33/2008 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 5/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 51/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-28/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 52/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 53/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-30/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 54/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 55/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 56/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 57/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-25/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 58/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-24/PJ/2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 59/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 6/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-230/PJ.42/2006 TANGGAL 11 AGUSTUS 2006 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZINUNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 60/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-31/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 61/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-23/PJ/2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 62/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ/2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 63/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ./2007 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 64/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-11/PJ./2007 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 7/2007 Keputusan Dirjen Pajak
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 10/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 132/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 133/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 134/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 161/KMK.01/2007 Keputusan Menteri Keuangan
KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 179/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 180/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 181/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 182/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 183/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 184/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NTB DAN NTT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 185/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 186/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 199/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 200/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 201/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 510/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA
DJP berlaku ⓘ
KMK 60/KMK.03/2007 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 1/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK, KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 109/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-627/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 114/2007 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 116/2007 Peraturan Dirjen Pajak
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 13/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ/2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 136/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 136/2007 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 142/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 148/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 149/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAANPENGURANGANPAJAKBUMIDANBANGUNANDANBEAPEROLEHANHAKATASTANAHDANBANGUNANDALAMWILAYAHKERJAKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKYANGTELAHMENERAPKANSTRUKTURORGANISASIDANTATAKERJASESUAIDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR132/PMK.01/2006TENTANGORGANISASIDANTATAKERJAINSTANSIVERTIKALDIREKTORATJENDERALPAJAKSEBAGAIMANATELAHDIUBAHDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR55/PMK.01/2007SELAINKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKWAJIBPAJAKBESARDANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKJAKARTAKHUSUS
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 15/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 16/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 160/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 161/2007 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 170/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 174/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PER-DJP 180/2007 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA, KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA, DAN KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU DALAM RANGKA UJI COBA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 43/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 44/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 45/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 46/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 47/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 48/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 67/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 41/2013 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 69/2007 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 70/2007 Peraturan Dirjen Pajak
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 81/2007 Peraturan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 87/2007 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 1/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP berlakuJDIH berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
PMK 11/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 118/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 127/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 151/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 154/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 16/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 167/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 168/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 174/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 178/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 181/2007 Peraturan Menteri Keuangan
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 182/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 183/2007 Peraturan Menteri Keuangan
WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 184/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 185/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 186/2007 Peraturan Menteri Keuangan
WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 187/2007 Peraturan Menteri Keuangan
JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, SERTA SURAT KEPUTUAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 188/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 189/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 190/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 191/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 192/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 193/2007 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 194/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 195/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 196/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 197/2007 Peraturan Menteri Keuangan
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 54/2021 menyatakan mencabutnya.
PMK 198/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 199/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 201/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 202/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 3/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 36/2007 Peraturan Menteri Keuangan
BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 43/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 46/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 49/2007 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 5/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2007
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 6/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 87/2007 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIOANL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 1/2007 Peraturan Pemerintah
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 18/2015 menyatakan mencabutnya.
PP 31/2007 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 32/2007 Peraturan Pemerintah
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 7/2007 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 80/2007 Peraturan Pemerintah
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 81/2007 Peraturan Pemerintah
PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
UU 24/2007 Undang-Undang
PENANGGULANGAN BENCANA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 28/2007 Undang-Undang
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KEP-DJP 104/2006 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2006 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 30/2006 Keputusan Dirjen Pajak
POJOK PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 35/2006 Keputusan Dirjen Pajak
KERJASAMA PELAKSANAAN INVESTIGASI, PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 47/2006 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 67/2006 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 68/2006 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 69/2006 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 70/2006 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 10/KMK.01/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 114/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NTB DAN NTT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 115/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA IV
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 14/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 381/KMK.03/2005 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 15/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 16/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 17/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 18/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG INTELLIGENCE DEVICES YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 269/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/KMK.03/2006 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 270/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 405/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 269/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 423/KMK.01/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 488/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 489/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 490/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 491/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA V
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 492/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 493/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 494/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR III
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 495/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA V
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 496/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA V
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 497/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR
DJP berlaku ⓘ
KMK 602/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 603/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 604/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 605/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 62/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 63/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 64/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 65/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 69/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN BAGI PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH MAUPUN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 692/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 811/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR III
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 812/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 813/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 814/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 815/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 829/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 830/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 831/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 832/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 833/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 834/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 835/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 892/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 896/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR II
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 897/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 898/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 899/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR III
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 947/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 993/KMK.03/2006 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 993/KMK.03/2006 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 993/KMK.03/2006 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 1/2006 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 102/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 122/2006 Peraturan Dirjen Pajak
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 123/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 124/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN ANALISIS RESIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 14/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 146/2006 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 146/2006 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 147/2006 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 14/2022 menyatakan mencabutnya.
PER-DJP 15/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 158/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PERATURAN DIRJEN PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 159/2006 Peraturan Dirjen Pajak
SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 160/2006 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 171/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS PEMBAYARAN BUNGA KEPADA NASABAH PEMEGANG SURAT UTANG NEGARA OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA (SUN-ORI)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 173/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 175/2006 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 176/2006 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-123/PJ./2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 178/2006 Peraturan Dirjen Pajak
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 71/2006 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 72/2006 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 73/2006 Peraturan Dirjen Pajak
TATACARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 89/2006 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
DJP berlaku ⓘ
Perpres 18/2006 Peraturan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Perpres 68/2006 Peraturan Presiden
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 101/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 123/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 199/2007 menyatakan mencabutnya.
PMK 127/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 140/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 18/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH
DJP tidak berlaku ⓘ
PMK 19/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 20/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 23/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 61/2023 menyatakan mencabutnya.
PMK 23/2006 (ralat) Peraturan Menteri Keuangan
RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
PMK 28/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 83/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 86/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN/OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 91/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 92/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 93/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 94/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 95/2006 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 11/2006 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 12/2006 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 41/2013, PP 61/2020 menyatakan mencabutnya.
PP 33/2006 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 139/2005 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2005 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 142/2005 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 144/2005 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 174/2005 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 19/2005 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN PARA KOORDINATOR PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT, KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I, II, III, IV, V, KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT I DAN JAWA BAGIAN BARAT III
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 40/2005 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 5/2005 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 62/2005 Keputusan Dirjen Pajak
ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 68/2005 Keputusan Dirjen Pajak
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 167/KMK.01/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 178/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 179/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 180/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 181/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 182/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 183/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 197/KMK.010/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN OBAT JADI ANTI RETROVIRAL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 235/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 41/KMK.010/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 6.000 (ENAM RIBU) UNIT MESIN JAHIT DAN DINAMO MOTOR OLEH DEPARTEMEN SOSIAL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 413/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 579/KMK.01/2005 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 601/KMK.03/2005 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagian ⓘ
PER-DJP 145/2005 Peraturan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 16/2005 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 160/2005 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 160/2005 (ralat) Peraturan Dirjen Pajak
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 166/2005 Peraturan Dirjen Pajak
PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-145/PJ./2005 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 175/2005 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 176/2005 Peraturan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 177/2005 Peraturan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 37/2005 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
DJP berlaku ⓘ
PER-DJP 59/2005 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 91/2005 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ./2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
PER-DJP 97/2005 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ/2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Perpres 22/2005 Peraturan Presiden
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 10/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 104/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 11/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 73/2010 menyatakan mencabutnya.
PMK 110/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 121/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 122/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 137/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
PMK 138/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 14/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PMK 15/2005 Peraturan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 55/2009, PMK 90/2005 menyatakan mencabutnya.
PMK 16/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 45/2009 menyatakan mencabutnya.
PMK 19/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 29/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 30/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 32/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 34/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PMK 40/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 5/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 5/2005 (ralat) Peraturan Menteri Keuangan
RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005 TANGGAL 27 JANUARI 2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PMK 50/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 60/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 61/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 64/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP DALAM PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 65/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 36/2007 menyatakan mencabutnya.
PMK 66/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 75/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP tidak berlaku ⓘ
PMK 76/2005 Peraturan Menteri Keuangan
TATACARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PMK 90/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2005 TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PMK 97/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 22/2008 menyatakan mencabutnya.
PMK 98/2005 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 485/KMK.03/2003 TENTANG KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 26/2005 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 30/2005 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 2/2009 menyatakan mencabutnya.
PP 41/2005 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KEP-DJP 117/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ./2003 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 128/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-425/PJ./2001
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 132/2004 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 133/2004 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 134/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-105/PJ/2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 135/2004 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 136/2004 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 137/2004 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 141/2004 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2004 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 162/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 165/2004 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA PERSEWAAN PERALATAN TAMBAT AIR DALAM YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 167/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PERIZINAN, TATA TERTIB, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 173/2004 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 176/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 178/2004 Keputusan Dirjen Pajak
CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 36/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ./2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 60/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 67/2004 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 73/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 81/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 81/2004 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-81/PJ./2004 TANGGAL : 29 APRIL 2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 88/2004 Keputusan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 67/2004 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 7/2004 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 107/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SERANG
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 174/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 197/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 254/KMK.01/2004 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 269/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 276/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PlUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN TENGAH
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 297/KM.1/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGATURAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 342/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 382/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 393/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 45/2009 menyatakan mencabutnya.
KMK 407/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 408/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI BAGIAN UTARA DAN SULAWESI BAGIAN TENGAH
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 409/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 410/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN UTARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 473/KMK.01/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 519/KMK.01/2003
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 473/KMK.01/2004 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 473/KMK.01/2004 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 519/KMK.01/2003
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 499/KMK.01/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU OBAT ANTI RETROVIRAL
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 546/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B (PLTU TJB) OLEH PT CENTRAL JAVA POWER KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 561/KMK.04/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 564/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
JDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 565/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 567/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 568/KMK.03/2004 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PER-DJP 184/2004 Peraturan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL
DJP berlaku ⓘ
PMK 564/2004 Peraturan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
PMK 587/2004 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 609/2004 Peraturan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
PMK 616/2004 Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PMK 620/2004 Peraturan Menteri Keuangan
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 55/2004 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KEP-DJP 100/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 101/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 102/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 110/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROVINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 128/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 128/2003 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2003 TANGGAL : 22 APRIL 2003 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 147/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KIK-EBA DAN PARA INVESTORNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 148/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PENGISIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM FORMULIR SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 162/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 163/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 167/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ/2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 185/2003 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 19/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 194/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 2/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 21/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 213/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-550/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 215/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 218/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 220/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-543/PJ./2000 TENTANG PENETAPAN TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 227/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) YANG DIOLAH DENGAN CARA ON-LINE
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 229/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN SERTA PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 233/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 234/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 25/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAIN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 3/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 337/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-552/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 34/2003 Keputusan Dirjen Pajak
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 344/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 348/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DI EKSPOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 351/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-156/PJ/2000 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 53/2008 (ralat) menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 356/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMINDAHAN TAMBAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 359/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 361/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI BENDAHARAWAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DI WILAYAH DKI JAKARTA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 384/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ/2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 388/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 389/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 390/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TAMBAHAN YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ/2003 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYAPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 391/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 392/2003 Keputusan Dirjen Pajak
DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 394/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 395/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-370/PJ./2002 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 397/2003 Keputusan Dirjen Pajak
WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 49/2003 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 6/2003 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-17/PJ/2002 TANGGAL 9 JANUARI 2002 TENTANG BENTUK, JENIS DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 8/2003 Keputusan Dirjen Pajak
PERPANJANGAN TIM KOMPILASI PENYUSUNAN BUKU URAIAN JABATAN DAN BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PEKERJAAN (PROSEDUR KERJA) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keputusan Bersama 294/2003 KEPBER
TATA CARA PENITIPAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 57/2003 Keputusan Presiden
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 83/2003 Keputusan Presiden
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 84/2003 Keputusan Presiden
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMERIKSA PAJAK, DAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 92/2003 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 96/2003 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 118/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 391/KMK.04/2000 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 122/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANDUNG
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 123/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA RAYA II
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 124/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH VI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA RAYA III
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 129/KMK.04/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 162/KMK.04/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 211/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 235/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 236/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 243/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTER KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 317/KMK.01/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 909/KMK.01/1993 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS YANG DIKELOLA BAPEKSTA KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 326/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 541/KMK.04/2000 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK SERTA TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 355/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 370/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 157/2023, PMK 193/2015 menyatakan mencabutnya.
KMK 371/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 38/KMK.01/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/KMK.01/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 39/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 620/2004 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 418/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA BOGA ATAU KATERING
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 419/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 449/KMK.01/2003 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 450/KMK.01/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 485/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 486/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
KMK 486/KMK.03/2003 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 486/KMK.03/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
DJP berlaku ⓘ
KMK 499/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 391/KMK.04/2000 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
KMK 518/KMK.06/2003 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP DALAM PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 519/KMK.01/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 527/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 563/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 571/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 552/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagian ⓘ
KMK 583/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 587/KMK.01/2003 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 69/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONALDAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUKSEBAGAI SUBYEK PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 70/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 82/KMK.03/2003 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 20/2003 Peraturan Pemerintah
PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 38/2003 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 49/2022, PP 69/2015 menyatakan mencabutnya.
PP 43/2003 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 46/2003 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 47/2003 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 5/2003 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 6/2003 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
PP 63/2003 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 2/2009 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 101/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-542/PJ./2001 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 103/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 104/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-48/PJ./2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 115/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-533/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 153/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 155/2002 Keputusan Dirjen Pajak
SAAT LAIN SEBAGAI SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN ATAU IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 2001 SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 JANUARI 2001
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 168/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 17/2002 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 170/2002 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 171/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 171/2002 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TANGGAL 28 MARET 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 173/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 184/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON PERFORMING
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 192/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 21/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 24/2014 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 218/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-586/PJ./2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTA PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 219/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR ÂÂÂ
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 220/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 221/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 227/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 232/2002 Keputusan Dirjen Pajak
SISTEM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 237/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARENA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 238/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 240/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEP-506/PJ./2001
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 240/2002 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-240/PJ./2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-506/PJ./2001
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 241/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 241/2002 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-241/PJ./2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 263/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 272/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 286/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 315/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 316/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN/BIAYA PEROLEHAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 327/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 331/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 332/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 334/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 335/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 337/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-225/PJ./2001
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 342/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 343/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 344/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ/2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 349/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-268/PJ./2001 TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN YANG PERMOHONAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 363/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YAN BERSIFAT STRATEGIS
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 364/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-263/PJ/2002 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 369/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBENTUKAN REVENUE GENERATION TASK FORCE
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 370/2002 Keputusan Dirjen Pajak
JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 371/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 382/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 383/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 386/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 387/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 390/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 394/2002 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 424/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENERBITAN DAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT TIDAK TEPAT WAKTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 426/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ/2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 428/2002 Keputusan Dirjen Pajak
SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 433/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 459/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 474/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-645/PJ./2001 TENTANG BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 503/2002 Keputusan Dirjen Pajak
KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 519/2002 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 520/2002 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 522/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN ATAS KEKELIRUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 68/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI JENIS BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 80/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 ATAU 1721-A2 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 84/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-552/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 87/2002 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
Keppres 9/2002 Keputusan Presiden
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 113/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 120/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 121/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 125/KM.1/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 138/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 140/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 140/KMK.03/2002 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/KMK.03/2002 TANGGAL 15 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 141/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 141/KMK.03/2002 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/KMK.03/2002 TANGGAL 15 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 147/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH VI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA RAYA KHUSUS
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 164/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 168/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 210/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
DJP berlaku ⓘ
KMK 248/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 251/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 252/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 553/KMK.04/2000 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 253/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP diubah sebagian ⓘ
KMK 320/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 554/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 323/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DESAIN TAHUN 2002
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 323/KMK.03/2002 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 323/KMK.03/2002 TANGGAL 3 JULI 2002 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 346/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 349/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH VII JAYA KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 350/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH XVII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENPASAR
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 363/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 402/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP berlaku ⓘ
KMK 42/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 447/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 447/KMK.03/2002 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 447/KMK.03/2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 476/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 486/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 532/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2002 TENTANG ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 539/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 565/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 543/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON (CONTRCT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 550/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 519/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 552/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.04/2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 554/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/KMK.04/2001 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 58/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 62/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 63/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/KMK.04/2001 TENTANG PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 65/KMK.01/2002 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 83/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 83/KMK.03/2002 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.03/2002 TANGGAL 8 MARET 2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH TOKO EMAS PERHIASAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 84/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 522/KMK.04/2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 85/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 86/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 87/KMK.03/2002 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 24/2002 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 1/2012 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 25/2002 Peraturan Pemerintah
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PP 40/2002 Peraturan Pemerintah
PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 43/2002 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 5/2002 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 6/2002 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 7/2002 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
UU 14/2002 Undang-Undang
PENGADILAN PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KEP-DJP 160/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 161/2001 Keputusan Dirjen Pajak
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 162/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 164/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 167/2001 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 168/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN KODE SURAT, LAPORAN, FORMULIR, KARTU, DAFTAR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 169/2001 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 188/2001 Keputusan Dirjen Pajak
KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 207/2001 Keputusan Dirjen Pajak
KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 210/2001 Keputusan Dirjen Pajak
ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI TAHUN PAJAK 2001
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 213/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 214/2001 Keputusan Dirjen Pajak
KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 215/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 217/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 225/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 229/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PERPAJAKAN DIKAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 237/2001 Keputusan Dirjen Pajak
SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 238/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 268/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN YANG PERMOHONAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 269/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 275/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI DAN TATA CARA PENGKREDITANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 294/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 295/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 305/2001 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 312/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-522/PJ/2000 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 323/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 325/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 333/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 338/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 34/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 345/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 35/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TANDA PENGENAL RESMI SEBAGAI PENDUDUK LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 350/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 356/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 36/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 37/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MAHASISWA ATAU PELAJAR YANG AKAN BELAJAR DI LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 38/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG AKAN BEKERJA Dl LUAR NEGERI DALAM RANGKA PROGRAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 39/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 395/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 401/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 57/2010 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 406/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 413/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN SERTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 417/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 422/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 425/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR:KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 447/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 48/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 500/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 503/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 506/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1/2000
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 509/2001 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PETUNJUK PENGISIAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 511/2001 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 513/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 523/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 525/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 527/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-36/PJ./2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 528/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 529/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 539/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 542/2001 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 552/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 563/2001 Keputusan Dirjen Pajak
SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 564/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 586/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR DAN TATACARA PEMBERIAN SERTA PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 601/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 604/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 625/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 627/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · DJP · DJP · DJP · DJP
KEP-DJP 637/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 638/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · DJP · DJP · DJP
KEP-DJP 641/2001 Keputusan Dirjen Pajak
KOORDINASI EKTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROPINSI IRIAN JAYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 645/2001 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 649/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 667/2001 Keputusan Dirjen Pajak
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 667/2001 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-667/PJ./2001 TANGGAL 29 OKTOBER 2001 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 695/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 701/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENENTUAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 722/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 741/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 754/2001 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2022 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 756/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 96/2001 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-176/PJ./2000 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 2/2001 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIATENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 45/2001 Keputusan Presiden
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 10/KMK.04/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 11/KMK.04/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DIKAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 112/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 113/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 133/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 155/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 164/KMK.04/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT VVIP TNI AU YANG DIGUNAKAN UNTUK PERJALANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 191/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT F-5 YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPERLANCAR KESIAPAN OPERASIONAL TNI AU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 230/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 231/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KMK 254/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 263/KMK.01/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA MENGENAI DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN PASAL, 25/29 ORANG PRIBADI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 281/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 283/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT C-130 DAN F-27/F-28 UNTUK OPTIMALISASI DUKUNGAN PENERBANGAN VVIP
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 327/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 339/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR COMBAT JACKET LEVEL IV OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 353/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 381/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 392/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 394/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 522/KMK.04/2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU ÂÂÂ
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 443/KMK.01/2001 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 62/2009 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 460/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 50/KMK.04/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1997 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% (NOL PERSEN) YANG DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU DAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PROSES RESTITUSINYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 51/KMK.04/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 521/KMK.1/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PENYERAHAN TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 524/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 564/KMK.02/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) SEBAGAI DASAR PENGESAHAN DANA BAGI HASIL BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 6/KMK.04/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 653/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHANNYA TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 683/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 684/KMK.03/2001 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR KANTONG DARAH, REAGENSIA UJI SARING DARAH DAN SARANA TRANSFUSI DARAH LAINNYA OLEH PALANG MERAH INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 12/2001 Peraturan Pemerintah
IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 13/2001 Peraturan Pemerintah
PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlaku ⓘ
PP 25/2001 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 41/2001 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 60/2001 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 65/2001 Peraturan Pemerintah
PAJAK DAERAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 66/2001 Peraturan Pemerintah
RETRIBUSI DAERAH
DJP berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 7/2001 Peraturan Pemerintah
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
DJP berlaku ⓘ
PP 72/2001 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 85/2001 Peraturan Pemerintah
PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 108/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-43/PJ./1996 TENTANG MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 122A/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN BENDA METERAI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 122B/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 122C/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 122D/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 131/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN NILAI STIKER TANDA LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI), REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC), DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC JENIS VIDEO COMPACT DISC KARAOKE (VCD.K) DAN JENIS LASER DISC KARAOKE (LD.K) DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 152/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 155/2000 Keputusan Dirjen Pajak
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PT. TELKOM BERDASARKAN SISTEM POLA BAGI HASIL TAHAP II DAN SELANJUTNYA SERTA PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 156/2000 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 157/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 176/2000 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 199/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PELAPORAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 2/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagianDJP tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · DJP
KEP-DJP 251/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 35/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 407/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 448/2000 Keputusan Dirjen Pajak
BESARNYA PROVISl PENJUALAN BENDA METERAI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 455/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 503/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 515/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 516/2000 Keputusan Dirjen Pajak
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 517/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 518/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SELAIN MELALUI KANTOR POS
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 519/2000 Keputusan Dirjen Pajak
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 520/2000 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 522/2000 Keputusan Dirjen Pajak
DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 523/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 524/2000 Keputusan Dirjen Pajak
SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 13/2010 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 525/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 526/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.04/2000
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 531/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 533/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 535/2000 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 536/2000 Keputusan Dirjen Pajak
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 537/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 539/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 540/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 543/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 545/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 546/2000 Keputusan Dirjen Pajak
SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 547/2000 Keputusan Dirjen Pajak
BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 549/2000 Keputusan Dirjen Pajak
SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 549/2000 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ/2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 550/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATACARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 59/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 591/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH IV DJP JAYA I NOMOR KEP-245/WPJ.04/1999 TANGGAL 11 JUNI 1999 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 68/2000 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TELAH DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SUMBERDAYA PANASBUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 87/2000 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 149/2000 Keputusan Presiden
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN LISENSI OLEH PT IPTN, PT PINDAD, DAN PT PAL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 180/2000 Keputusan Presiden
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 57/2000 Keputusan Presiden
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BESERTA PROTOCOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1/KE.09/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENCAIRAN JAMINAN BANK ATAU CUSTOMS BOND YANG DIJAMINKAN UNTUK PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG DIIMPOR OLEH : DUREE TIMBER INDONESIA, PT
DJP berlaku ⓘ
KMK 112/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK FORMULIR KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (KP-PHP-PBB) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPM-BP-PBB)
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 123/KMK.05/2000 Keputusan Menteri Keuangan
ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 174/2022 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 130/KMK.05/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.04/1998 NOMOR 35/KMK.04/1999, NOMOR 36/KMK.04/1999, NOMOR 37/KMK.04/1999, NOMOR 38/KMK.04/1999, NOMOR 39/KMK.04/1999, NOMOR 40/KMK.04/1999, NOMOR 41/KMK.04/1999, NOMOR 42/KMK.04/1999, NOMOR 43/KMK.04/1999, NOMOR 44/KMK.04/1999, NOMOR 45/KMK.04/1999, NOMOR 46/KMK.04/1999, NOMOR 47/KMK.04/1999, DAN NOMOR 205/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 133/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI DESAIN TAHUN 2000
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 133A/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 141/2021 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 133B/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 141/2021, PMK 4/2021 menyatakan mencabutnya.
KMK 133C/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PEMUSNAHAN BENDA METERAI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 141/2021 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 148/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 153/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENGECUALIAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 200/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 201/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KMK 204/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 260/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
Perubahan Lampiran Kepmenkeu No. 611/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Pph Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Denga Kepmenkeu No. 314/KMK.04/1998
JDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 284/KMK.01/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/KMK.04/1998 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 389/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENGECUALIAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 390/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 391/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 40/KMK.01/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 700/KMK.05/1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/KMK.01/1990 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 596/KMK.05/1986
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 406/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI ATAU IMPOR HASIL TEMBAKAU BUATAN LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 414/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN UANG KERTAS, UANG LOGAM SERTA BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN UANG KERTAS DAN UANG LOGAM, SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 434/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH XI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 466/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 483/KMK.05/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, SANKSI ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 486/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMK.01/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 80/2024 menyatakan mencabutnya.
KMK 514/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 637/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 515/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 638/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 516/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 517/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 518/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 519/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 520/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 521/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)ÂÂÂ
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 522/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 533/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 534/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN SERTA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 535/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 536/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 537/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 538/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 539/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT DAN TENAGA AHLI YANG DITUNJUK MENGENAI SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUI ATAU DIBERITAHUKAN KEPADANYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM RANGKA JABATAN ATAU PEKERJAANNYA UNTUK MENJALANKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 540/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 541/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 542/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 543/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN WAJIB PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 544/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 545/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 547/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, BADAN-BADAN TERTENTU, DAN INSTANSI PEMERINTAH TERTENTU UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 548/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 549/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN-BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 550/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 551/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/KMK.04/1999 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 552/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 553/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 554/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 555/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 558/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 559/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 560/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.04/2000 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI DESAIN TAHUN 2000
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 561/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS DAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 24/2008 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 562/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
SYARAT-SYARAT, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JURUSITA PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 563/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 564/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 565/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 567/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 568/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 569/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KMK 355/KMK.03/2003 menyatakan mencabutnya.
KMK 570/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 620/2004 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 571/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 574/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 215/2008 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 575/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 576/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KMK 82/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 83/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 89A/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA DI ATAS PITA KASET, COMPACT DISC, VIDEO COMPACT DISC DAN LASER DISC
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 95/KMK.05/2000 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 111/2000 Peraturan Pemerintah
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 112/2000 Peraturan Pemerintah
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PP 113/2000 Peraturan Pemerintah
PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
PP 114/2000 Peraturan Pemerintah
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 115/2000 Peraturan Pemerintah
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 130/2000 Peraturan Pemerintah
PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL
DJP berlaku ⓘ
PP 131/2000 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 22/2024 menyatakan mencabutnya.
PP 132/2000 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
DJP berlaku ⓘ
PP 135/2000 Peraturan Pemerintah
TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 136/2000 Peraturan Pemerintah
TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
PP 137/2000 Peraturan Pemerintah
TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlaku ⓘ
PP 138/2000 Peraturan Pemerintah
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 139/2000 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 140/2000 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 143/2000 Peraturan Pemerintah
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 1/2012 menyatakan mencabutnya.
PP 144/2000 Peraturan Pemerintah
JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 1/2012 menyatakan mencabutnya.
PP 145/2000 Peraturan Pemerintah
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 146/2000 Peraturan Pemerintah
IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 49/2022, PP 69/2015 menyatakan mencabutnya.
PP 147/2000 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 148/2000 Peraturan Pemerintah
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 149/2000 Peraturan Pemerintah
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 16/2000 Peraturan Pemerintah
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 20/2000 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 24/2000 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 42/2000 Peraturan Pemerintah
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
PP 43/2000 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 45/2000 Peraturan Pemerintah
PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP berlaku ⓘ
PP 46/2000 Peraturan Pemerintah
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 25/2002 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
UU 16/2000 Undang-Undang
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
UU 17/2000 Undang-Undang
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagian ⓘ
UU 18/2000 Undang-Undang
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
UU 19/2000 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
UU 20/2000 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
UU 34/2000 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 1/1999 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STB), SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR (SKBKB), SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKBKBT), DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 10/1999 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 13/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721)
DJP tidak berlakuDJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KEP-DJP 137/1999 Keputusan Dirjen Pajak
SISTEM KRITERIA SPT UNTUK DIPERIKSA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 141/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 150/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./1995 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 172/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-212/PJ./1998 TANGGAL 8 OKTOBER 1998 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 228/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1996 TANGGAL 3 OKTOBER 1996 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 235/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998 TANGGAL 28 DESEMBER 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 268/1999 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 28/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 283/1999 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 306/1999 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 8/1999 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 89/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-03/PJ./1995 TANGGAL 9 JANUARI 1995 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 9/1999 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA (MERGER), PEMBENTUKAN BANK MANDIRI DAN LELANG
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 92/1999 Keputusan Dirjen Pajak
PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 10/1999 Keputusan Presiden
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 168/1999 Keputusan Presiden
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 17/1999 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 7/1999 Keputusan Presiden
KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 132/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 180/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 181/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 205/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 21/KMK.01/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 22/KMK.01/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 22/KMK.01/1999 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/KMK.01/1999 TANGGAL 15 JANUARI 1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 329/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN KAPAL, PESAWAT UDARA, KERETA API, SERTA SUKU CADANG DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAANNYA SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KMK 329/KMK.04/1999 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 329/KMK.04/1999 TANGGAL 18 JUNI 1999 TENTANG PENETAPAN KAPAL, PESAWAT UDARA, KERETA API, SERTA SUKU CADANG DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAANNYA SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KMK 330/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KMK 348/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KMK 35/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KMK 358/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/KMK.04/1998 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KMK 36/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KMK 362/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KMK 37/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KMK 38/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KMK 39/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 392/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 638/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/KMK.04/1998
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 40/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 400/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 41/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 42/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 43/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 434/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 44/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 444/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 450/KMK.04/1997 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATACARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 549/KMK.04/1997
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 45/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 450/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.04/1995 TENTANG JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK MASA MANFAAT UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 46/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 47/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 560/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/KMK.04/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 566/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 68/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/KMK.01/1998
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 83/KMK.04/1999 Keputusan Menteri Keuangan
PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 59/1999 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
DJP tidak berlaku ⓘ
PP 78/1999 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK BAGI PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 79/1999 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP diubah sebagian ⓘ
KEP-DJP 107/1998 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 132/1998 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-37/PJ./1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 16/1998 Keputusan Dirjen Pajak
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 218/1998 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN TATA CARA PEMBUATAN CATATAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 264/1998 Keputusan Dirjen Pajak
PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 273/1998 Keputusan Dirjen Pajak
PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 281/1998 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 11/1998 Keputusan Presiden
PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 12/1998 Keputusan Presiden
PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 13/1998 Keputusan Presiden
PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
Keppres 14/1998 Keputusan Presiden
PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 148/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 15/1998 Keputusan Presiden
PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 151/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 152/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 153/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 155/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 157/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 158/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VENEZUELA BESERTA PROTOKOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 160/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 161/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA USAHA)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 176/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 204/1998 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1998
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 37/1998 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1997
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 38/1998 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 39/1998 Keputusan Presiden
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 6/1998 Keputusan Presiden
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 117/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1994 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 474/KMK.04/1995
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 130/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 147/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 148/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 149/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
SYARAT-SYARAT, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JURUSITA PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 18/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1996 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 182/KMK.014/1998 Keputusan Menteri Keuangan
Nilai Kurs Sewbagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 9 Sampai dengan 15 Maret 1998
JDIH berlaku ⓘ
KMK 185/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBELIAN VALUTA ASING, SIFAT DAN TATA CARA PELUNASAN SERTA PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 186/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 189/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/KMK.04/1998 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBELIAN VALUTA ASING, SIFAT DAN TATA CARA PELUNASAN SERTA PELAPORANNYA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 190/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 128/KMK.00/1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS IMPOR ATAS BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 191/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 508/KMK.01/1995 TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN KEMUDAHAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN/ATAU KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 192/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED WAREHOUSE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 207/KMK.016/1998 Keputusan Menteri Keuangan
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK UREA, SP-36 DAN ZA PRODUKSI DALAM NEGERI DI TINGKAT PETANI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 209/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 766/KMK.04/1992 TENTANG TATACARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KMK 229/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 436/KMK.04/1996
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 235/KMK.01/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 25/KMK.01/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN RESTITUSI/PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING/BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABAT/TENAGA AHLINYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 252/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1998
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 294/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KMK 485/KMK.03/2003 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 30/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 314/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KMK.04/1998
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 346/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 361/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 383/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/KMK.04/1996 TENTANG PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 384/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 388/KMK.01/1998 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI PUPUK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 420/KMK.01/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN HARGA GULA PASIR PRODUKSI DALAM NEGERI DAN GULA PASIR IMPOR
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 422/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 44/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 462/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 463/KMK.01/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DAN PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 469/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 478/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 520/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 521/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 522/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 523/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 539/KMK.017/1998 Keputusan Menteri Keuangan
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DJP berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 588/KMK.01/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.04/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 97/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 98/KMK.04/1998 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 538/KMK.04/1990 TENTANG PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 14/1998 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1996
DJP tidak berlaku ⓘ
PP 17/1998 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1996
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 3/1998 Peraturan Pemerintah
TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 39/1998 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE ) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DJP tidak berlaku ⓘ
PP 4/1998 Peraturan Pemerintah
TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 5/1998 Peraturan Pemerintah
PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 63/1998 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 64/1998 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 74/1998 Peraturan Pemerintah
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 83/1998 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
UU 1/1998 Undang-Undang
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANG-UNDANG
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 1/1997 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-42/PJ.6/1991 TANGGAL 14 PEBRUARI 1991 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 115/1997 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN BENTUK-BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENAGIHAN PAJAK SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/PJ./1995 TENTANG PEDOMAN TATA USAHA PIUTANG DAN PENAGIHAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 128/1997 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 150/1997 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 155/1997 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN SERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 19/1997 Keputusan Dirjen Pajak
TATACARA PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 209/1997 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 222/1997 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNDAAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEP-155/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN SERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 24/1997 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 22/1997 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 38/1997 Keputusan Presiden
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 41/1997 Keputusan Presiden
PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 52/1997 Keputusan Presiden
SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 155/KMK.05/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 1.510.000 LEMBAR KARUNG OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 229/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 282/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 291/KMK.05/1997 Keputusan Menteri Keuangan
KAWASAN BERIKAT
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 147/2011 menyatakan mencabutnya.
KMK 306/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN DAN PEMBERIAN NOMOR KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 320/KMK.01/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 449/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 450/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATACARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 451/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 15/2012 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 461/KMK.05/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 480/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHITUNGAN BESARNYA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG DIKEMBALIKAN KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 547/KMK.01/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 548/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% (NOL PERSEN) YANG DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU DAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PROSES RESTITUSINYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 549/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 450/KMK.04/1997 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 580/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGGUNAAN STICKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 581/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 597/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 615/KMK.01/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 629/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 609/KMK.04/1994 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL, DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 630/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 631/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 632/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 633/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 634/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 635/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 636/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 637/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 638/KMK.04/1997 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Perpu 1/1997 Perpu
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 12/1997 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 14/1997 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 19/1997 Peraturan Pemerintah
PAJAK DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 20/1997 Peraturan Pemerintah
RETRIBUSI DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 21/1997 Peraturan Pemerintah
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 33/1997 Peraturan Pemerintah
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 34/1997 Peraturan Pemerintah
PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 35/1997 Peraturan Pemerintah
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 36/1997 Peraturan Pemerintah
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 37/1997 Peraturan Pemerintah
PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 48/1997 Peraturan Pemerintah
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
UU 17/1997 Undang-Undang
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
UU 18/1997 Undang-Undang
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
Pajak daerah dan retribusi diatur pemerintah daerah lewat perda; perdanya tidak ada di situs ini. Peraturan pusat di sini mengatur kerangkanya; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
UU 19/1997 Undang-Undang
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
UU 21/1997 Undang-Undang
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KEP-DJP 1/1996 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DJP tidak berlakuDJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 645/2001, PER-DJP 57/2010 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 108/1996 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 11/1996 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR/ PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN / PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA NOTA PENGHITUNGANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 111/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-97/PJ./1996 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 112/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 15/1996 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 16/1996 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KEP-DJP 20/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK SELAIN BARANG MODAL DALAM RANGKA EKSPOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 21/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK, DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 28/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 37/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 39/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ/1994 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 40/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 43/1996 Keputusan Dirjen Pajak
MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 44/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBERIAN UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 45/1996 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
DJP diubah sebagian ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 46/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 47/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI), REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC), DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC (LASER DISC)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 50/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 51/1996 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA NOTA PENGHITUNGANNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 58/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAIBIDANGPENGOLAHANDATADANINFORMASIPERPAJAKANDANKEP-17/PJ.24/1995TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAISISTEMDANBENTUKLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)DANLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)II
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 59/1996 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 60/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ./1994 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-39/PJ./1996
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 64/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 72/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 82/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI), REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC), DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC JENIS VIDEO COMPACT DISC KARAOKE (VCD.K) DAN JENIS LASER DISC KARAOKE (LD.K)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 97/1996 Keputusan Dirjen Pajak
SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 98/1996 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 4/1996 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1995
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 42/1996 Keputusan Presiden
PEMBUATAN MOBIL NASIONAL
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 88/1996 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PROTOKOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TO TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, WITH A RELATED PROTOKOL AND EXCHANGE OF NOTES SIGNED AT JAKARTA ON THE 11 TH DAY JULY, 1988
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 89/1996 Keputusan Presiden
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 92/1996 Keputusan Presiden
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 17/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 217/KMK.01/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1131/KMK.04/1989 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 232/KMK.05/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KMK 234/KMK.05/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 238/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULAR SEBAGAI PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN PESAWAT TELEPON SELULAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 239/KMK.01/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 292/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 642/KMK.04/1994 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 326/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL, PENYERAHAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERSEWAAN KAPAL, PENYERAHAN JASA KEAGENAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERAWATAN/REPARASI KAPAL, DAN PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 335/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 359/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN DAN PENUKARAN METERAI TEMPEL DAN KERTAS BERMETERAI DESAIN 1989
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 392/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 635/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 393/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 394/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 416/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
KMK 417/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 425/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC) DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DIATAS DISC (LASER DISC)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 43/KMK.01/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/KMK.01/1995
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 436/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 539/KMK.01/1995
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 45/KMK.01/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT DAN ATAU ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 458/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 HIGH RESOLUTION SECURE FACSIMILE TERMINAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT DAN PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 475/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 488/KMK.05/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 49/KMK.01/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR METAL BOX/METAL CREATES
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 490/KMK.05/1996 Keputusan Menteri Keuangan
TATALAKSANA IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN POS, DAN KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 491/KMK.05/1996 Keputusan Menteri Keuangan
DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 496/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 DAN CRYPTOMATIC HC-5700 SERTA PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 507/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 579/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 582/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC JENIS VIDEO COMPACT DISC KARAOKE (VCD.K)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 587/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 61/KMK.016/1996 Keputusan Menteri Keuangan
BANTUAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 616/KMK.01/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 625/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 702/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN TEKNIS PERPAJAKAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 704/KMK.04/1996 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 20/1996 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
PP 27/1996 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 29/1996 Peraturan Pemerintah
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 3/1996 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERSTATUS ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) DAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN DI KAWASAN BERIKAT (KB)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 33/1996 Peraturan Pemerintah
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 32/2009 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 36/1996 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1996
DJP berlaku ⓘ
PP 45/1996 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 46/1996 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 57/1996 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 73/1996 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 1/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-36/PJ/1994 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC
DJP berlakuDJP tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 28/1996 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 10/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 11/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA PENGALIHAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI BANTUAN,SUMBANGAN, HIBAHAN DAN WARISAN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 12/1995 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 146/2006 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 14/1995 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 17/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 18/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-05/PJ.24/1995 TANGGAL 3 PEBRUARI 1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KEP-DJP 19/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN TATA USAHA PIUTANG DAN PENAGIHAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 2/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 20/1995 Keputusan Dirjen Pajak
JADUAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 27/1995 Keputusan Dirjen Pajak
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 28/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ./1995 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 29/1995 Keputusan Dirjen Pajak
REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 29/1995 (ralat) Keputusan Dirjen Pajak
RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ/1995 TANGGAL 30 MARET 1995 TENTANG REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 3/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 30/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ./1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DJP tidak berlakuDJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KEP-DJP 32/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 35/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 38/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-12/A/44/0394, KEP-04/PJ.6/1994, TANGGAL 25 MARET 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 42/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 43/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 5/1995 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KEP-DJP 53/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 6/1995 Keputusan Dirjen Pajak
DOKUMEN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlakuDJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 522/2000 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
KEP-DJP 62/1995 Keputusan Dirjen Pajak
JENIS DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI KANTOR PUSAT YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA SUATU BENTUK USAHA TETAP
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 65/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-32/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 57/2010 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 66/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-42/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 67/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-43/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KEP-DJP 68/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ./1995 TENTANG JADUAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 69/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI KERTAS DI DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 57/2010 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 7/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN BARANG MODAL, DALAM RANGKA EKSPOR
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 70/1995 Keputusan Dirjen Pajak
TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 76/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-10/PJ/1995 TANGGAL 31 JANUARI 1995 TENTANG PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 8/1995 Keputusan Dirjen Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 87/1995 Keputusan Dirjen Pajak
PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA ATAS DANA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 13/1995 Keputusan Presiden
BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 42/1995 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 42/1995 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1995
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 74/1995 Keputusan Presiden
PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 8/1995 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1994
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 90/1995 Keputusan Presiden
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 107/KMK.01/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 150.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 119/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 120/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1121/KMK.04/1991 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 147/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 599/KMK.04/1994 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 163/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 181/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 182/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 191/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 207/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1994 TANGGAL 19 MARET 1994 TENTANG PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 248/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA DALAM BENTUK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ("BUILT OPERATE AND TRANSFER")
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 249/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1994 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 250/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 251/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606/KMK.04/1994 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 266/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 267/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 608/KMK.04/1994 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 268/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 272/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 273/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/KMK.04/1994
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 274/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 29/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 832/KMK.00/1989 TENTANG PENETAPAN RUMAH MURAH YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 340/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 474/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1994 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/KMK.04/1995
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 475/1995 Keputusan Menteri Keuangan
Pemberian Pembebasan Bea Masuk, dan Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tidak Dipungut atas Impor 700.000 Ton Gula Pasir oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
KMK 475A/KMK.01/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 700.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 483/KMK.01/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMASUKAN PORTABLE CONVEYING SYSTEM OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 490/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 505/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PEGANGAN PENYUSUNAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 507/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH OLEH PENDUDUK INDONESIA DARI SUMBER PENGHASILAN DI TAIWAN DAN OLEH PENDUDUK TAIWAN DARI SUMBER PENGHASILAN DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 508/KMK.01/1995 Keputusan Menteri Keuangan
TATALAKSANA PEMBERIAN KEMUDAHAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 539/KMK.01/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 600/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 80/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 81/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 82/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK MASA MANFAAT UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 88/KMK.01/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 96/KMK.04/1995 Keputusan Menteri Keuangan
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 310/KMK.01/1988 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN ATAS PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK PEMBELIAN MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/KMK.015/1992
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 30/1995 Peraturan Pemerintah
PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 4/1995 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 42/1995 Peraturan Pemerintah
BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 7/1995 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN TARIF BEA METERAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
SE 1/1995 Surat Edaran
Angsuran Bulanan Pph Pasal 25 Tahun 1995 (Seri Pph Pasal 25-1)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 13/1995 Surat Edaran
Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Berkewajiban Melakukan Pemotongan Pph Pasal 21 dan Pph Pasal 26 Ayat (1) Huruf D (Seri Pph Pasal 21-2)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH · JDIH
SE 14/1995 Surat Edaran
Penegasan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penebusan Bahan Bakar Premix (Seri Pph Umum No. 5)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 15/1995 Surat Edaran
Pembayaran Pph Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Keluar Negeri (Seri Pph Pasal 25 No. 3)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 16/1995 Surat Edaran
Pelaksanaan Kepmenkeu No. 651/KMK.04/1994 tentang (Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan) (Seri Pph Umum Nomor-6)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 17/1995 Surat Edaran
Pph atas Hadiah Undian (Seri Pph Umum Nomor-7)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 18/1995 Surat Edaran
Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan (Seri Pph Pasal 21 No. 3)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH · JDIH
SE 2/1995 Surat Edaran
Pembayaran Pph Pasal 25 atas Penebusan Bahan Bakar Premix (Seri Pph Umum No. 2)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH · JDIH · JDIH
SE 22/1995 Surat Edaran
Dividen Dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek (Seri Pph Umum Nomor 10)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 24/1995 Surat Edaran
Penanganan Pph Pasal 21 Perusahaan Go Public yang Telah Memperoleh Ijin Pemusatan Pph Pasal 21/Pasal 26 (Seri Pph Pasal 21 No. 5)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 28/1995 Surat Edaran
Pph Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Pegawai Departemen Keuangan
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 29/1995 Surat Edaran
Petunjuk Pelaksanaan Kepmenkeu No. 633/KMK.04/1994 Tanggal 29 Desember 1994 (Pph Umum No-12)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 31/1995 Surat Edaran
Besarnya Pembayaran Pph Pasal 25 yang Harus Dibayar Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 34/1995 Surat Edaran
Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis (Seri Pph Umum No. 15)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 37/1995 Surat Edaran
Penegasan tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pph Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri (Seri Pph Pasal 25 No. 6)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 39/1995 Surat Edaran
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Ppn dan Ppnbm dan Pph dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH · JDIH
SE 43/1995 Surat Edaran
Pelaksanaan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Pkp yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Penyempurnaan Ke-1 atas Surat Edaran Seri Ppn 12-95)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH · JDIH
SE 44/1995 Surat Edaran
Penyusutan atau Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta yang Masih Dimiliki dan Digunakan pada Awal Tahun Pajak 1995 (Seri Pph Umum No. 19)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 48/1995 Surat Edaran
Prosedur Pemrosesan Permohonan Pemusatan Pph Pasal 21 (Seri Pph Pasal 21 No. 8)
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 5/1995 Surat Edaran
Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan (Seri Pph Umum Nomor 1)
JDIH berlaku ⓘ
SE 7/1995 Surat Edaran
Bentuk Formulir Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
JDIH berlaku ⓘ
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH
SE 8/1995 Surat Edaran
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Ditunjuk Sebagai Pemotong Pph Pasal 23 (Seri Pph Pasal 23/26-3)
JDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 70/2007 menyatakan mencabutnya.
berkas teks penuh yang dicantumkan JDIH tidak ada di sumber (HTTP 404). Baca di sumbernya: JDIH · JDIH
KEP-DJP 1/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PASAL 1 DAN PASAL 2 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ.4/1988 TENTANG PERINCIAN BIAYA BAGI JURU SITA UNTUK PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENYITAAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 11/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN INDUK TATA USAHA PENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 36/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 4/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
DJP tidak berlakuDJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP
KEP-DJP 5/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PERLUASAN/PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA YANG DIKENAKAN PPN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 50/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 52/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PELAPORAN PEMUNGUTAN PPnBM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 53/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 549/2000 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KEP-DJP 54/1994 Keputusan Dirjen Pajak
PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlakuDJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 522/2000 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · DJP · JDIH
Keppres 11/1994 Keputusan Presiden
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 MARET 1973, DAN PROTOKOL PERUBAHAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 22 JULI 1991
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 41/1994 Keputusan Presiden
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1988
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 65/1994 Keputusan Presiden
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1993
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 75/1994 Keputusan Presiden
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT SEKITARNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 15/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 19/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN EMAS BATANGAN YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH SERTA ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 196/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 227/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL DAN ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 249/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
Pembebasan Bea Masuk, Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipungut atas Impor 100.000 Ton Minyak Goreng (Palm Oil) Hs.1511.90.000 oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
JDIH berlaku ⓘ
KMK 29/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 293/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 295/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN SURAT SANGGUP BAYAR (SSB) SEBAGAI JAMINAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 296/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 422/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
FAKTOR PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA TAHUN 1994
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 433/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 454/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
Pembebasan Bea Masuk Serta Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipungut atas Impor 100.000 Ton Pati Tapioka Pos Tarip 1108.14.900 oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
JDIH berlaku ⓘ
KMK 49/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 492/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Ri No. Kep-330/KMK.04/1992 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Ri No. 228/KMK.01/1994
JDIH berlaku ⓘ
KMK 496/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
Pembebasan Bea Masuk Serta Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipu - Ngut atas Impor 100.000 Ton Kedele Campur Pos Tarip 1201.00. 500 oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
JDIH berlaku ⓘ
KMK 50/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KEBAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 519/KMK.01/1994 Keputusan Menteri Keuangan
Pembebasan Bea Masuk Serta Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipungut atas Impor 20.000 Ton Serat Goni Mentah yang Termasuk Pos Tarip 5303.10.000 oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
JDIH berlaku ⓘ
KMK 548/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/KMK.01/1987 TANGGAL 26 JANUARI 1987 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU-PULAU DI SEKITARNYA YANG DINYATAKAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 594/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 595/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN TIDAK DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 596/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 597/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
SAAT DIMULAINYA PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN, PENGHITUNGAN, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 598/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 599/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 6/KMK.03/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK/ BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/ PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/ PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 6/KMK.03/1994 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KMK.03/1994 TENTANG TATACARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 600/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 601/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 602/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP YANG DITANAMKAN KEMBALI INDONESIA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 603/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI BAGI WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 604/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BADAN-BADAN DAN PENGUSAHA KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAHAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 605/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 606/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 607/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 608/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 609/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL, DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 611/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 624/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 625/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 632/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN DALAM JALUR INTERNASIONAL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 633/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 634/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 635/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KMK 636/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 637/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 638/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 639/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 640/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 641/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 642/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 643/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 644/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 648/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 649/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK BERKEWAJIBAN MEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 AYAT (1) HURUF D
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 650/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 651/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 652/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 653/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAKTU BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 83/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 85/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH DAN BENDAHARAWAN ATAU PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 88/KMK.04/1994 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PT. TELKOM BERDASARKAN SISTEM POLA BAGI HASIL TAHAP I SERTA PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 12/1994 Peraturan Pemerintah
PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 3/1994 Peraturan Pemerintah
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 34/1994 Peraturan Pemerintah
FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DIBIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 41/1994 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 42/1994 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 132/2000 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 43/1994 Peraturan Pemerintah
PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 45/1994 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 46/1994 Peraturan Pemerintah
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 47/1994 Peraturan Pemerintah
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
PP 48/1994 Peraturan Pemerintah
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 50/1994 Peraturan Pemerintah
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 51/1994 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 131/2000 menyatakan mencabutnya.
UU 10/1994 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
UU 11/1994 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
UU 12/1994 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
UU 9/1994 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KEP-DJP 1/1993 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 10/1993 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 1165/1993 Keputusan Dirjen Pajak
SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 14/1993 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 1444/1993 Keputusan Dirjen Pajak
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 16/1993 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI IURAN HASIL HUTAN ATAS KAYU TAHUN 1993/1994
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 17/1993 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK/KANTOR POS DAN GIRO, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 19/1997 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 28/1993 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-14/PJ.BT5/1985 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 31/1993 Keputusan Dirjen Pajak
BESARNYA STANDAR BIAYA INVESTASI TAMBAK
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 42/1993 Keputusan Dirjen Pajak
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 57/1993 Keputusan Presiden
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1987
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 90/1993 Keputusan Presiden
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 95/1993 Keputusan Presiden
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 96/1993 Keputusan Presiden
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK KE, DARI DAN ANTAR KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 111/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG DICANTUMKAN DAN/ATAU DILAMPIRKAN PADA SPT MASA PPN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 131/KMK.00/1993 Keputusan Menteri Keuangan
ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 174/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 22/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 249/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 127/2007, PMK 167/2007 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KMK 292/KMK.05/1993 Keputusan Menteri Keuangan
Pembebasan Bea Masuk dan Ppn Serta Pph Pasal 22 Impor Tidak Dipungut atas Pemasukan Cadang Peralatan Teater Imax Keong Emas Taman Mini Indonesia Indah.
JDIH berlaku ⓘ
KMK 632/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
FAKTOR PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA TAHUN 1993
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 647/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 795/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA FAKTOR PENYESUAIAN PEREDARAN USAHA ATAU PENERIMAAN BRUTO PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 796/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH SAKIT SWASTA
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 854/KMK.01/1993 Keputusan Menteri Keuangan
TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
KMK 855/KMK.01/1993 Keputusan Menteri Keuangan
ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 898/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 909/KMK.01/1993 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS YANG DIKELOLA BAPEKSTA KEUANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 928/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 929/KMK.04/1993 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 36/1993 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 39/1993 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KEP-DJP 1/1992 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR PEMOTONGAN, PELAPORAN DAN RESITUSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 36/1992 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 25/1992 Keputusan Presiden
PEMBAGIAN HASIL PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 37/1992 Keputusan Presiden
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 57/1992 Keputusan Presiden
PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1071/KMK.00/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN, PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1075/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
FAKTOR PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA TAHUN 1992
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1147/KMK.01/1992 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1171/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA DAN KONTRAK BAGI HASIL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 193/KMK.015/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 310/KMK.01/1988 TANGGAL 29 FEBRUARI 1988 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN ATAS PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK PEMBELIAN MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN BARANG EKSPOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 238/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI) EDISI TAHUN 1992
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 325/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PEDAGANG ECERAN BESAR DALAM MASA PERALIHAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 330/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 445/KMK.01/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 330/KMK.04/1992 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 554/KMK.01/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUATAN KOMODITI EKSPOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 766/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KMK 818/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI USAHA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 836/KMK.04/1992 Keputusan Menteri Keuangan
TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 61/1992 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN REKSA DANA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 62/1992 Peraturan Pemerintah
SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 63/1992 Peraturan Pemerintah
PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 1/1991 Keputusan Dirjen Pajak
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO DAN TATA CARA PEMBUATAN CATATAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETTO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 1007/1991 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI IURAN HASIL HUTAN ATAS KAYU TAHUN 1991/1992
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 106/1991 Keputusan Dirjen Pajak
BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM DAN LAIN-LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA PRIBADI TAHUN 1991 DAN SELANJUTNYA (BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26)
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 2/1991 Keputusan Dirjen Pajak
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 250/1991 Keputusan Dirjen Pajak
JASA-JASA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI DAN PANAS BUMI YANG MENDAPAT PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 572/KMK.01/1989
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 421/1991 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
DJP tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 965/1991 Keputusan Dirjen Pajak
PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 49/1991 Keputusan Presiden
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA TERHADAP PELAKSANAAN KUASA DAN IJIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1121/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1147/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1169/KMK.01/1991 Keputusan Menteri Keuangan
KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
DJP berlaku ⓘ
KMK 1183/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1184/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS SERTA BATASAN HARGA JUAL KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1285/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1286/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN LAMPIRAN I, LAMPIRAN II, DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1183/KMK.04/1991 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1287/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1288/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1289/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1291/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA FAKTOR PENYESUAIAN BATAS NILAI JUAL BANGUNAN TIDAK KENA PAJAK UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1292/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN TENAGA AHLI TERTENTU UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 158/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 48/KMK.013/1991 Keputusan Menteri Keuangan
KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 566/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
BIDANG-BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 627/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 628/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 679/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI YANG TERUTANG SESUAI HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 88/KMK.04/1991 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 65/1991 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 74/1991 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA,SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
PP 75/1991 Peraturan Pemerintah
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 76/1991 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1991
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
UU 7/1991 Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KEP-DJP 1/1990 Keputusan Dirjen Pajak
PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 9/2010 menyatakan mencabutnya.
KEP-DJP 14/1990 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 2/1990 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 78/1990 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) KEPADA ISTERI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 51/2008 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 1/1990 Keputusan Presiden
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH, DAN ATAS PENYERAHAN SURAT KABAR SERTA MAJALAH
DJP berlaku ⓘ
Keppres 2/1990 Keputusan Presiden
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 28/1990 Keputusan Presiden
KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Dicatat juga sebagai PP 28/1990 (Peraturan Pemerintah) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
PP 28/1990 Peraturan Pemerintah
KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Dicatat juga sebagai Keppres 28/1990 (Keputusan Presiden) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
KMK 1080/KMK.01/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN SELURUHNYA BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPn BM, DAN PPh PASAL 22 ATAS PEMASUKAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK KOMPUTER UNTUK BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 13/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 14/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1447/KMK.013/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU TERHADAP KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 312/KMK.05/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK, CUKAI GULA DAN PPN SERTA PPh PASAL 22 IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS PEMASUKAN 466.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 392/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG PEJABAT-PEJABAT PERWAKILANNYA TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 396/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHANNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 397/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA DAN TATA USAHA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 409A/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK, BUKAN BAHAN BAKAR MINYAK, PRODUK LAIN DAN PELAYANAN JASA OLEH PERTAMINA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 457/KMK.05/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS PEMASUKAN PERALATAN OLAHRAGA TAEKWONDO OLEH KONI PUSAT DI JAKARTA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 538/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 539/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK KEGIATAN USAHA DI BIDANG IMPOR ATAS DASAR INDEN
DJP berlaku ⓘ
KMK 605/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 549/KMK.01/1985 TANGGAL 14 JUNI 1985 TENTANG DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 634/KMK.013/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PENGADAAN BARANG MODAL BERFASILITAS MELALUI PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA (PERUSAHAAN LEASING)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 683/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA YANG DIBANGUN OLEH SELAIN PERUM PERUMNAS
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 747/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 748/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 161/2015 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 768/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 769/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT) YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 770/KMK.04/1990 Keputusan Menteri Keuangan
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA LATIHAN KARYAWAN, PEMAGANGAN DAN BEA SISWA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
KMK 78/KMK.01/1990 Keputusan Menteri Keuangan
FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 54/1990 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 12/1989 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, KODE, WARNA DAN UKURAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN DAN FORMULIR SURAT TEGORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 24/1989 Keputusan Dirjen Pajak
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 25/1989 Keputusan Dirjen Pajak
FAKTUR PAJAK GABUNGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 34/1989 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 38/1989 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, JENIS, KODE FORMULIR LAPORAN DAN BUKU-BUKU SERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DI BIDANG PEMERIKSAAN PADA UNIT PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 62/1989 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR PEMOTONGAN DAN RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 22/1989 Keputusan Presiden
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI BAGI PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 36/1989 Keputusan Presiden
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1985 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1131/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi KMK 133B/KMK.04/2000 menyatakan mencabutnya.
KMK 1308/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1441/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI USAHA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1441B/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 301/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1988, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1988 DALAM MASA PERALIHAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 302/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK SELAIN JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG, JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DAN JASA TELEKOMUNIKASI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 303/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 310/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN RUMAH MURAH YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 322/KMK.01/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 323/KMK.01/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 338/KMK.01/1985 TENTANG PENYETORAN BEA MASUK, PPN DAN PPN BARANG MEWAH PPh PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR DAN PENYETORAN CUKAI
DJP tidak berlaku ⓘ
KMK 423/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR PERALATAN UNTUK PALANG MERAH INDONESIA CQ. LEMBAGA TRANSFUSI DARAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 444/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 572/KMK.01/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI DAN PANAS BUMI KEPADA PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 577/KMK.00/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PEROLEHAN BARANG MODAL TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 615/KMK.00/1989 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 617/KMK.01/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENDATAAN OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 665/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 709/KMK.04/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KAPLING SIAP BANGUN DITANGGUNG PEMERINTAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 81/KMK.01/1989 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN KERTAS KORAN, SURAT KABAR DAN ATAU MAJALAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 82/KMK.01/1989 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN ATAU MAJALAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 832/KMK.00/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN RUMAH MURAH YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 948/KMK.00/1989 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/KMK.04/1986 TANGGAL 13 JANUARI 1986
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 13/1989 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 21/1989 Peraturan Pemerintah
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keputusan Bersama 1089A/1988 KEPBER
RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JENIS OBYEK PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 42/1988 Keputusan Presiden
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH SERTA UNTUK PENYERAHAN SURAT KABAR DAN MAJALAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 56/1988 Keputusan Presiden
PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1086/KMK.00/1988 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN BARANG MODAL TERTENTU YANG DIIMPOR OLEH BADAN USAHA JASA PEMBORAN DAN JASA PENUNJANG TERTENTU DI BIDANG MIGAS YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI NILAI STRATEGIS UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1117/KMK.04/1988 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA, PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK
DJP berlakuJDIH berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 1287/KMK.04/1988 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1288/KMK.04/1988 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1289/KMK.04/1988 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN-BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1324/KMK.04/1988 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1333/KMK.04/1988 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1442/KMK.04/1988 Keputusan Menteri Keuangan
PENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 267/KMK.01/1988 Keputusan Menteri Keuangan
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SERTA PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN MINI BUS
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 398/KMK.00/1988 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 399/KMK.00/1988 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 94/KMK.01/1988 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN DARI PEMILIKAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI PERORANGAN WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 13/1988 Peraturan Pemerintah
PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 28/1988 Peraturan Pemerintah
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DISAMPING JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 29/1988 Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 29/1987 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBENTUKAN TEAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT PUSAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keputusan Bersama 437/1987 KEPBER
RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JENIS OBYEK PESAWAHAN, PELADANGAN, INDUSTRI/JASA/DAGANG, PERUMAHAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 1986/1987 DAN 1987/1988
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 28/1987 Keputusan Presiden
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 37/1987 Keputusan Presiden
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH SERTA UNTUK PENYERAHAN SURAT KABAR DAN MAJALAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 51/1987 Keputusan Presiden
PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR ATAS BARANG DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 185/KMK.04/1987 Keputusan Menteri Keuangan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERHUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN BAKU UNTUK TRANSFUSI DARAH OLEH MARKAS BESAR PALANG MERAH INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 187/KMK.04/1987 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG MODAL OLEH PENGUSAHA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 206/KMK.04/1987 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN KORAN SERTA PENYERAHAN KORAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 465/KMK.01/1987 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SERTA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 47/KMK.01/1987 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/ PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU- PULAU DISEKITARNYA YANG DINYATAKAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 489/KMK.01/1987 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 779/KMK.04/1986 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 1986 JO KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 36 TAHUN 1986
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 870/KMK.01/1987 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN/ATAU MAJALAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 18/1986 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BARANG MEWAH SERTA PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG MELALUI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 22/1986 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN JENIS, KODE, WARNA DAN BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG (KHUSUS GIRO POS) SERTA BUKU PENUNTUN KHUSUS CARA PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 53/1986 Keputusan Dirjen Pajak
PEMBENTUKAN TEAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT PUSAT
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 18/1986 Keputusan Presiden
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 29/1986 Keputusan Presiden
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 30/1986 Keputusan Presiden
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 33/1986 Keputusan Presiden
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN DAERAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 36/1986 Keputusan Presiden
PEMBERIAN KEMUDAHAN DI BIDANG BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN BAGI USAHA PERTAKSIAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 37/1986 Keputusan Presiden
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG MODAL OLEH PENGUSAHA TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 62/1986 Keputusan Presiden
PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN DAN PPn BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG MODAL DAN JASA KENA PAJAK KEPADA PT. BIMANTARA EKA SANTOSA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 65/1986 Keputusan Presiden
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN KORAN SERTA PENYERAHAN KORAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 9/1986 Keputusan Presiden
PENUNJUKAN KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 104/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 1056/KMK.01/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN FILM PENERANGAN YANG DIIMPOR OLEH ATAU YANG DISERAHKAN KEPADA DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHANNYA DITANGGUNG OLEH NEGARA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 120/KMK.012/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 457/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 164/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK PEMBAYARAN OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 19/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagian ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 218/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 432/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984 TENTANG BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 251/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
Penetuan Asian - American Free Labor Institute yang Pejabat-Pejabat Perwakilannya Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Dari Pajak Penghasilan
JDIH tidak berlaku ⓘ
KMK 355/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DITERIMA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 356/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI YANG DILAKUKAN DI INDONESIA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 485/KMK.01/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUATAN KOMODITI EKSPOR
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 558/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 559/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 565/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PENATA-USAHAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIBAYAR BENDAHARAWAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 571/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/KMK.01/1985 TENTANG PERATURAN PERALIHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 591/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 291/KMK.04/1985 TANGGAL 27 MARET 1985 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 595/KMK.05/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PRODUKSI UNTUK MENGHASILKAN PERAHU LAYAR MOTOR (PLM) JENIS CARAKA JAYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 596/KMK.05/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN KEMUDAHAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA, PT PINDAD, PT PAL DAN PERUM DAHANA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 620/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1986 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 640/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS OBYEK PAJAK TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 759/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA PEREDARAN USAHA ATAU PENERIMAAN BRUTO PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 779/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1986 JO. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1986
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 828/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 830/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN DARI PEMILIKAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 84/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 898/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNJUKAN PT. (PERSERO) ANEKA TAMBANG UNIT LOGAM MULIA SEBAGAI BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN EMAS BATANGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 91/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1986
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 914/KMK.04/1986 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986 TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 28/1986 Peraturan Pemerintah
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 86/2021 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 45/1986 Peraturan Pemerintah
PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 1/1985 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA BIDANG PENGAMPUNAN PAJAK PADA KELOMPOK KERJA PEMBAHARUAN SISTEM PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 114/1985 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN HARGA JUAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 382/1985 Keputusan Dirjen Pajak
JADWAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 383/1985 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 384/1985 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 4/1985 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 424/1985 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 467/1985 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 823/KMK.04/1985
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 49/1985 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN BENTUK, JENIS DAN WARNA FORMULIR SURAT SETORAN SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA PENAGIHAN, DAN SURAT SETORAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK-PAJAK KEKAYAAN, PAJAK PENDAPATAN, PAJAK PERSEROAN, PAJAK PENJUALAN DAN PAJAK LAIN DALAM MASA PERALIHAN BESERTA BUKU PENUNTUN KHUSUS CARA PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 6/1985 Keputusan Dirjen Pajak
PENUNJUKAN KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PAJAK UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENANDATANGANI KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 67/1985 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN BENTUK, JENIS DAN WARNA FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG (KHUSUS BANK DEVISA), SURAT SETORAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA BANTUAN/ PINJAMAN LUAR NEGERI DAN SURAT SETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (KHUSUS HASIL TEMBAKAU) BESERTA BUKU PENUNTUN KHUSUS CARA PENGISIANNYA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 72/1985 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN ATAU IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 8/1985 Keputusan Dirjen Pajak
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI OLEH PABRIKAN HASIL TEMBAKAU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 85/1985 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN JENIS, KODE, WARNA, BENTUK/UKURAN DAN BUKU REGISTER SARANA PAJAK PENGHASILAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keputusan Bersama 947/1985 KEPBER
TATACARA IMPOR BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 1/1985 Keputusan Presiden
PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai PP 1/1985 (Peraturan Pemerintah) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
PP 1/1985 Peraturan Pemerintah
PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP berlaku ⓘ
Dicatat juga sebagai Keppres 1/1985 (Keputusan Presiden) : sumber mencatat jenisnya berbeda, jadi sengaja tidak digabung.
Keppres 58/1985 Keputusan Presiden
BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN PEMASUKAN BARANG-BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1002/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNANÂÂÂ
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1003/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1004/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1005/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi KMK 249/KMK.04/1993 menyatakan mencabutnya.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
KMK 1006/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1008/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN DARI PEJABAT YANG DALAM JABATANNYA BERKAITAN LANGSUNG/ADA HUBUNGANNYA DENGAN OBYEK PAJAK DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1009/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1010/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 129/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 130/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 178/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PERATURAN PERALIHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 179/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK, PAJAK PENJUALAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN MESIN, PERALATAN, SOFTWARE DAN BAHAN BAKU PRODUKSI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG INDONESIA "NURTANIO" (PERSERO)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 180/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK, PAJAK PENJUALAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN MESIN, PERALATAN, SOFTWARE DAN BAHAN BAKU PRODUKSI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN P.T. PINDAD (PESERO)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 181/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK, PAJAK PENJUALAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN MESIN, PERALATAN, SOFTWARE DAN BAHAN BAKU PRODUKSI DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PT. PAL (PERSERO)
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 193/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGGUNAAN STICKER DALAM PEMUNGUTAN, PELUNASAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 ATAS PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 205/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BUKAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI OLEH PERTAMINA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 206/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BAHAN BAKAR MINYAK BUMI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 254/KMK.01/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1002/KMK.04/1984 TANGGAL 8 OKTOBER 1984 TENTANG PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 291/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 402/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI ATAU HIBAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 573/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
DASAR PENGHITUNGAN, TARIF SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA IMPOR
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 672/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK SUPER DAN PREMIUM KEPADA KEDUTAAN/KONSULAT NEGARA ASING DAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL TERTENTU
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 700/KMK.05/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS PEMASUKAN BARANG-BARANG UNTUK PERKERETA-APIAN OLEH PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 812/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 815/KMK.012/1985 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 458/KMK.012/1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 824/KMK.04/1985 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN ANGSURAN/PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 22/1985 Peraturan Pemerintah
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP berlaku ⓘ
PP 42/1985 Peraturan Pemerintah
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
DJP tidak berlakuJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
PP 46/1985 Peraturan Pemerintah
PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 47/1985 Peraturan Pemerintah
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DJP tidak berlaku ⓘ
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
UU 12/1985 Undang-Undang
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
UU 13/1985 Undang-Undang
BEA METERAI
DJP tidak berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
KEP-DJP 106/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN BENTUK, JENIS DAN WARNA FORMULIR/SARANA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 108/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN TATACARA PENGUKUHAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 113/1984 Keputusan Dirjen Pajak
BENTUK, JENIS, WARNA, FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1984
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 168/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 237/1984 Keputusan Dirjen Pajak
NILAI PENDAPATAN BERUPA PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA DALAM TAHUN 1984, BERKENAAN PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1944
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 444/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 10)
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 7/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PERBAIKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DIDALAM SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-02/PJ.5/1984 TANGGAL 21 MARET 1984
DJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 30/2018 menyatakan mencabutnya.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 89/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PENETAPAN BENTUK, JENIS DAN WARNA FORMULIR/SARANA UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 94/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI SERTA PENETAPAN BENTUK FORMULIR, JENIS BUKU DAN LAPORAN PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KEP-DJP 95/1984 Keputusan Dirjen Pajak
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-50/BPJ.5/1984, TANGGAL 25 APRIL 1984 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DIRI WAJIB PAJAK PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 26/1984 Keputusan Presiden
PENGAMPUNAN PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1002/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1083/KMK.01/1984 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1228/KMK.011/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 957/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 1238/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PENINJAUAN KEMBALI BESARNYA TARIP, BATAS KEKAYAAN MINIMUM KENA PAJAK DAN BATAS-BATAS NILAI LAINNYA DALAM ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 1252/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PENINJAUAN KEMBALI BEA METERAI ATAS TANDA-TANDA SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PASAL 38, PASAL 44a, PASAL 45 AYAT (1) b, AYAT (9) DAN AYAT (11) d, PASAL 61 AYAT (1) a DAN b, PASAL 62, PASAL 63 AYAT (2), PASAL 69 AYAT (3), PASAL 80 AYAT (2) DAN PENETAPAN TARIF MINIMUM BEA METERAI, SERTA BEA METERAI ATAS TANDA-TANDA SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 25 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 69 AYAT (1), PASAL 78, PASAL 109 AYAT (1) DAN AYAT (2) ATURAN BEA METERAI 1921
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 430/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 431/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DICANTUMKAN DAN ATAU DILAMPIRKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN MASA
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 432/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 456/KMK.012/1984 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 457/KMK.012/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EXPLORASI DAN EXPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) YANG DITANDA TANGANI SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1985
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 458/KMK.012/1984 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
DJP diubah sebagianJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 458/KMK.012/1984 (ralat) Keputusan Menteri Keuangan
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 458/KMK.012/1984 TANGGAL 21 MEI 1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 655/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 714/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 715/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 826/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NOMOR 961/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 827/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN ATAU IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 987/KMK.04/1984 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU BARANG MEWAH YANG DIKEMBALIKAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Perpu 1/1984 Perpu
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP berlaku ⓘ
UU 8/1984 Undang-Undang
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG
DJP berlaku ⓘ
KEP-DJP 1927/1983 Keputusan Dirjen Pajak
BUKU PETUNJUK BERKENAAN DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, DAN LAIN-LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (SERI PPh PASAL 21-01)
DJP diubah sebagian ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
Keppres 68/1983 Keputusan Presiden
PENIADAAN PENGUSUTAN PERPAJAKAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA
DJP berlaku ⓘ
KMK 947/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DJP berlaku ⓘ
KMK 948/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 952/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 955/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
Penentuan Organisasi Internasional yang Pejabat-Pejabatnya Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Penghasilan
JDIH berlaku ⓘ
KMK 959/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA DANA CADANGAN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 961/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 965/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
BADAN-BADAN TERTENTU YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA, DASAR PEMUNGUTAN, TARIF, SERTA TATA CARA PELAKSANAANNYA
DJP berlakuJDIH tidak berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP · JDIH
KMK 967/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
BATAS DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 968/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
MACAM DAN JENIS BARANG YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 969/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK
DJP berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 970/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
PEDOMAN PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN PEDOMAN NORMA PENGHITUNGAN
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
KMK 980/KMK.04/1983 Keputusan Menteri Keuangan
BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 35/1983 Peraturan Pemerintah
PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN
DJP tidak berlakuDJP berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: satu sumber mencatat dua status berbeda untuk peraturan ini.
PP 36/1983 Peraturan Pemerintah
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
PP 37/1983 Peraturan Pemerintah
PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA
DJP tidak berlaku ⓘ
halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Baca di sumbernya: DJP
UU 6/1983 Undang-Undang
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda; sumber mencatatnya berlaku, tetapi Perpu 1/2017 menyatakan mencabutnya.
UU 7/1983 Undang-Undang
PAJAK PENGHASILAN
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
UU 8/1983 Undang-Undang
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DJP diubah sebagianJDIH berlaku ⓘ
⚠ Perlu dicek: DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda.
Kep. Eselon I 335/1975 Keputusan Unit Eselon I
Penegasan tentang Tidak Dipungutnya Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty atas Bunga yang Diperoleh Dari Promes, Aksep, Wesel dan Surat Berharga Sejenis yang Lazimnya Diperdagangkan dalam Pasar Uang
JDIH berlaku ⓘ
Jenis tidak terbaca · ditulis sumber "74 TAHUN 200" Jenis tidak terbaca dari sumber
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
DJP berlaku ⓘ
Jenis tidak terbaca · ditulis sumber "TAHUN 1945" Jenis tidak terbaca dari sumber
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DJP berlaku ⓘ
Korpus berisi 17.840 unit pasal dan diktum.