Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KMK 162/KMK.04/2003

PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT

Jenis: Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 162/KMK.04/2003
Tahun: 2003
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 5 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: Tanpa teks di situs ini (lihat di bawah)

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Teks tidak tersedia di sumber. halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Yang bisa ditampilkan hanya metadata di atas. Buka halaman sumbernya untuk memastikan sendiri.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 5 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP162/KMK.04/2003Keputusan Menteri Keuangan · 29 Apr 2003 · diambil 6 Okt 2026buka
JDIH162/KMK.04/2003Keputusan Menteri · 29 Apr 2003 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 29 Apr 2003 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (14)

Disebut terkait oleh sumber

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PAJAK PENGHASILAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 OKTOBER 1999
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MARET 1999
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PENUNJUKAN SDR. Dr. DJAZOELI SADHANI, M.Sc. (NIP 060036403) PEMBINA UTAMA MUDA (GOL.IV/c) SEBAGAI KETUA TIM PENGENDALI PEMERIKSA WILAYAH JAWA BARAT PADA TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 2000
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
KAWASAN BERIKAT
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya