KMK 182/KMK.04/1995

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
• JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP182/KMK.04/1995Keputusan Menteri Keuangan · 1 Mei 1995 · diambil 11 Okt 2026buka
• JDIH182/KMK.04/1995Keputusan Menteri · 1 Mei 1995 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 01 Mei 1995 - s.d. Dicabut (diambil 11 Okt 2026)buka

Disebut terkait oleh sumber

• BEA METERAI

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN TARIF BEA METERAI

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1996

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DESAIN TAHUN 2002

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-241/PJ./2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998 TANGGAL 28 DESEMBER 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• Mengubah: 1131/KMK.04/1989 — Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro.

  jenis relasi menurut JDIH: Mengubah

• Diubah dengan: 560/KMK.04/1999 — Perubahan Kepmenkeu No. 182/KMK.04/1995 Tanggal 1 Mei 1995 tentang Pelaksanaan Pp No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai

  jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan

• Dicabut dengan: 133a/KMK.04/2000 — Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai

  jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan