Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KMK 267/KMK.04/1995

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 608/KMK.04/1994 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA

Jenis: Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 267/KMK.04/1995
Tahun: 1995
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: Tanpa teks di situs ini (lihat di bawah)

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Teks tidak tersedia di sumber. halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Yang bisa ditampilkan hanya metadata di atas. Buka halaman sumbernya untuk memastikan sendiri.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP267/KMK.04/1995Keputusan Menteri Keuangan · 26 Jun 1995 · diambil 5 Okt 2026buka
JDIH267/KMK.04/1995Keputusan Menteri · 26 Jun 1995 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 26 Jun 1995 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Disebut terkait oleh sumber

Mengubah: 608/KMK.04/1994 — Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah