KMK 40/KMK.01/2000

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
• JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP40/KMK.01/2000Keputusan Menteri Keuangan · 10 Feb 2000 · diambil 22 Sep 2026buka
• JDIH40/KMK.01/2000Keputusan Menteri · 10 Feb 2000 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 10 Feb 2000 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka

Disebut terkait oleh sumber

• PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) SEBAGAI DASAR PENGESAHAN DANA BAGI HASIL BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS PEMASUKAN BARANG-BARANG UNTUK PERKERETA-APIAN OLEH PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PEMBERIAN KEMUDAHAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA, PT PINDAD, PT PAL DAN PERUM DAHANA

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• FAKTOR PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA TAHUN 1993

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 APRIL 1999

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 JUNI SAMPAI DENGAN 4 JULI 1999

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PELAKSANAAN SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-552/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA

  sumber tidak menyebutkan jenis relasinya

• Mencabut: 700/KMK.05/1985 — Pembebasan Bea Masuk, Ppn dan Pph Pasal 22 atas Pemasukan Barang-Barang untuk Perkeretaapian oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: 596/KMK.05/1986 — Pemberian Kemudahan Pembebasan Bea Masuk, dan Ppn, Ppn Bm Ditanggung Pemerintah atas Impor dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara (Pt. Iptn), Pt. Pindad, Pt. Pal,Dan Perum Bahana

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut

• Mencabut: 11/KMK.01/1990 — Penyempurnaan Kepmenkeu No. 700/KMK.05/1985 tentang Pembebasan Bea Masuk, Ppn dan Pph Pasal 22 atas Pemasukan Barang-Barang untuk Perkeretaapian oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (Pjka)

  jenis relasi menurut JDIH: Mencabut