Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 1/2007

PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 01/PMK.03/2007
Tahun: 2007
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP dan Lainnya katalog DJP
Sumber: halaman DJP (01/PMK.03/2007) · halaman DJP (131.1/PMK.07/2007) · halaman JDIH (131.1/PMK.07/2007) · halaman JDIH (01/PMK.03/2007)
Teks: 4 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 213/2018 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 553 karakter
Pasal 2 334 karakter
Pasal 3 138 karakter
Pasal 4 324 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP01/PMK.03/2007Peraturan Menteri Keuangan · 16 Jan 2007 · diambil 22 Sep 2026buka
DJP131.1/PMK.07/2007Peraturan Menteri Keuangan · 30 Okt 2007 · diambil 16 Okt 2026buka
JDIH131.1/PMK.07/2007Peraturan Menteri · 30 Okt 2007 · diambil 21 Sep 2026buka
JDIH01/PMK.03/2007Peraturan Menteri · 10 Jan 2007 · diambil 21 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PMK 213/2018 — PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN
“… am. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Penghitungan Penghasilan Neto; dan an. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 213/2018.
dibaca dari teks DJP