Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 100/2011

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 100/PMK.03/2011
Tahun: 2011
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 10 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 572 karakter
Pasal 2 777 karakter
Pasal 3 666 karakter
Pasal 4 968 karakter
Pasal 5 279 karakter
Pasal 6 1.134 karakter
Pasal 7 231 karakter
Pasal 8 1.232 karakter
Pasal 9 365 karakter
Pasal 10 487 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP100/PMK.03/2011Peraturan Menteri Keuangan · 11 Jul 2011 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIH100/PMK.03/2011Peraturan Menteri · 11 Jul 2011 · diambil 21 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Diubah oleh

PMK 86/2015 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia, diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP