Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 112/2010

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 112/PMK.03/2010
Tahun: 2010
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 8 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 189 karakter
Pasal 2 374 karakter
Pasal 3 190 karakter
Pasal 4 467 karakter
Pasal 5 599 karakter
Pasal 6 570 karakter
Pasal 7 235 karakter
Pasal 8 485 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP112/PMK.03/2010Peraturan Menteri Keuangan · 14 Jun 2010 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIH112/PMK.03/2010Peraturan Menteri · 14 Jun 2010 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 14 Jun 2010 - 18 Okt 2024 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 522/KMK.04/1998
“Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 522/KMK.04/1998 — Atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut sebagian dengan : PMK 81 TAHUN 2024 — Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan