Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 235/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 235/PMK.03/2016
Tahun: 2016
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 2 pasal

Isi peraturan

Peraturan perubahan. Pasal I memuat ketentuan peraturan yang diubah, Pasal II ketentuan penutup.

Pasal I 2.357 karakter
Pasal II 569 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP235/PMK.03/2016Peraturan Menteri Keuangan · 30 Des 2016 · diambil 4 Okt 2026buka
JDIH235/PMK.03/2016Peraturan Menteri · 30 Des 2016 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 30 Des 2016 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mengubah

PMK 87/2013
“Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 624) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mengubah: 87/PMK.03/2013 — Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.
jenis relasi menurut JDIH: Mengubah
Dicabut sebagian dengan : 70/PMK.03/2017 — Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan