Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 40/2010

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 40/PMK.03/2010
Tahun: 2010
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP dan PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 10 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 1.219 karakter
Pasal 2 164 karakter
Pasal 3 1.366 karakter
Pasal 4 216 karakter
Pasal 5 1.232 karakter
Pasal 6 1.319 karakter
Pasal 7 854 karakter
Pasal 8 294 karakter
Pasal 9 344 karakter
Pasal 10 483 karakter

Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP40/PMK.03/2010Peraturan Menteri Keuangan · 22 Feb 2010 · diambil 5 Okt 2026buka
JDIH40/PMK.03/2010Peraturan Menteri · 22 Feb 2010 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 22 Feb 2010 - 18 Okt 2024 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

KMK 568/KMK.03/2000 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: 568/KMK.03/2000 — Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut sebagian dengan : PMK 81 TAHUN 2024 — Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut sebagian dengan