Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PP 106/2015

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jenis: Peraturan Pemerintah
Nomor: 106 TAHUN 2015
Tahun: 2015
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 5 Okt 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPN katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 6 pasal dan 6 penjelasan

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

sumber mencatatnya berlaku, tetapi PP 70/2021 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 395 karakter
Pasal 2 158 karakter
Pasal 3 959 karakter
Pasal 4 666 karakter
Pasal 5 290 karakter
Pasal 6 545 karakter

Teks sumber juga memuat 6 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.

Teks diambil dari DJP pada 6 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 5 Okt 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP106 TAHUN 2015Peraturan Pemerintah · 22 Des 2015 · diambil 6 Okt 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PP 70/2021 — PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
“Pasal 6 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang penyerahan Barang Kena Pajak rertentu yang Bersifat strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5796), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP