Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PP 112/2000

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

Jenis: Peraturan Pemerintah
Nomor: 112 TAHUN 2000
Tahun: 2000
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 10 Okt 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
Kategori ⓘ: Dari daftar BPHTB katalog DJP
Sumber: halaman DJP
Teks: 8 pasal dan 8 penjelasan

Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.

Isi peraturan

Pasal 1 407 karakter
Pasal 2 620 karakter
Pasal 3 250 karakter
Pasal 4 520 karakter
Pasal 5 286 karakter
Pasal 6 216 karakter
Pasal 7 312 karakter
Pasal 8 492 karakter

Teks sumber juga memuat 8 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.

Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP112 TAHUN 2000Peraturan Pemerintah · 1 Des 2000 · diambil 11 Okt 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PP 36/1997
“Pasal 7 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3708), dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP