Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PP 38/2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jenis: Peraturan Pemerintah
Nomor: 38 TAHUN 2009
Tahun: 2009
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: Tanpa teks di situs ini (lihat di bawah)

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Teks tidak tersedia di sumber. halaman sumber hanya memuat metadata, tanpa teks dan tanpa lampiran. Yang bisa ditampilkan hanya metadata di atas. Buka halaman sumbernya untuk memastikan sendiri.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP38 TAHUN 2009Peraturan Pemerintah · 28 Mei 2009 · diambil 5 Okt 2026buka
JDIHPP 38 TAHUN 2009Peraturan Pemerintah · 28 Mei 2009 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 28 Mei 2009 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (3)

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut: PP 75 TAHUN 2005 — Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Mencabut: PP 82 TAHUN 2007 — Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut
Dicabut dengan: PP 45 TAHUN 2014 — Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan