Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PP 68/2009

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

Jenis

Peraturan Pemerintah

Nomor

68 TAHUN 2009

Tahun

2009

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 21 Sep 2026✓JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.

Kategori ⓘ

Dari daftar PPh katalog DJP

Sumber

halaman DJP · halaman JDIH

Teks

13 pasal dan 13 penjelasan

Isi peraturan

1. Pasal 1 2.414 karakter
2. Pasal 2 531 karakter
3. Pasal 3 771 karakter
4. Pasal 4 642 karakter
5. Pasal 5 363 karakter
6. Pasal 6 769 karakter
7. Pasal 7 751 karakter
8. Pasal 8 813 karakter
9. Pasal 9 291 karakter
10. Pasal 10 258 karakter
11. Pasal 11 555 karakter
12. Pasal 12 405 karakter
13. Pasal 13 515 karakter

Teks sumber juga memuat 13 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
• JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJP68 TAHUN 2009Peraturan Pemerintah · 16 Nov 2009 · diambil 22 Sep 2026buka
• JDIHPP 68 TAHUN 2009Peraturan Pemerintah · 16 Nov 2009 · diambil 21 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• PP 149/2000

  “Pasal 12 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP