Pasal 2

(1) Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan Perusahaan percetakan sekuriti yang akan melaksanakan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak up. Direktur PPN dan PTLL, dengan mencantumkan desain tanda Bea Meterai Lunas yang akan dibubuhkan. (2) Bentuk Tanda Bea Meterai Lunas harus terdiri dari logo Direktorat Jenderal Pajak, tarif Bea Meterai yang dibayar, dan nama perusahaan pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas.