Pasal 1

(1) Penatausahaan dokumen penerimaan setoran pajak di wilayah DKI Jakarta diatur sebagai berikut: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I menatausahakan dokumen penerimaan setoran pajak yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II menatausahakan dokumen penerimaan setoran pajak yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I; c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta III menatausahakan dokumen penerimaan setoran pajak yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta IV menatausahakan dokumen penerimaan setoran pajak yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; e. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta V menatausahakan dokumen penerimaan setoran pajak yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV; (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan Surat Setoran Pajak lembar ke-2 berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. (3) Surat Setoran Pajak lembar ke-2 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tidak jelas identitas Kantor Pelayanan Pajak-nya disalurkan ke salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah. (4) Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kantor Wilayah sebagaimana disebutkan pada ayat (1).