KEDELAPAN

: Kepada Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang mengajukan: a. keberatan; b. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua; c. permohonan pengurangan atau pembatalan yang kedua atas: 1. surat ketetapan pajak yang tidak benar; 2. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar; atau 4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar; d. permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar yang kedua; dan/atau e. permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yang batas waktu pengajuannya berakhir pada tanggal 15 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 September 2026, diberikan perpanjangan batas waktu pengajuan sampai dengan tanggal 30 September 2026.