Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KEENAM

PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

DJP berlakuⓘBatang tubuh

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal; 2. Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; 3. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat; 4. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I; 5. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II; 6. Kepala KPP Madya Jakarta Pusat; 7. Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I; 8. Kepala KPP Pratama Gambir Tiga; 9. Kepala KPP Pratama Gambir Empat; 10. Kepala KPP Pratama Kebayoran Baru Empat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PAJAK , ttd. SURYO UTOMO

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.