PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI
:
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1.
Sekretaris Direktorat Jenderal;
2.
Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;
4.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;
5.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II;
6.
Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;
7.
Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I;
8.
Kepala KPP Pratama Gambir Tiga;
9.
Kepala KPP Pratama Gambir Empat;
10.
Kepala KPP Pratama Kebayoran Baru Empat.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2021
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
,
ttd.
SURYO UTOMO
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.