PENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
:
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1.
Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak;
2.
Direktur Peraturan Perpajakan I;
3.
Direktur Peraturan Perpajakan II;
4.
Direktur Perpajakan Internasional;
5.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
6.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
7.
Direktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
8.
Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
9.
Direktur Transformasi Proses Bisnis;
10.
Para Kepala Kantor Wilayah DJP.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
,
ttd.
SURYO UTOMO
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.