Pasal 4

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pas al 5 (1) Pemotong dan Pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut, dan khusus untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan atau pegawai tetap, hanya diberikan bukti pemotongan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. (2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pemotongan dan Tanda Bukti Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.