Pasal 2

(1) Harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah semua harta berwujud berupa bangunan dan bukan bangunan, sepanjang harta dimaksud belum pernah digunakan atau menghasilkan dan belum menjadi beban penyusutan secara fiskal. (2) Tidak termasuk harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta berwujud berupa yang dimiliki dan digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 beserta aturan pelaksanaan dan perubahannya.