Pasal 40

(1) Faktur Pajak berbentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibuat menggunakan modul dalam: a. Portal Wajib Pajak; atau b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik. (2) Faktur Pajak berbentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut e-Faktur. (3) Modul dalam Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut modul e-Faktur. (4) Modul e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (user manual) yang merupakan satu kesatuan dengan modul e-Faktur. (5) Bentuk e-Faktur yaitu berupa Dokumen Elektronik Faktur Pajak yang dihasilkan dari modul e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) e -Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy). (7) Contoh tampilan e-Faktur dalam hal e-Faktur diunduh dalam bentuk portable document format dan/atau dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.