Pasal 87

(1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang rupiah terdiri atas: a. induk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan; b. lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang terdiri atas: 1. Lampiran 1 yang terdiri atas: a) Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum); b) Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur); c) Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang); d) Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa); e) Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional); f) Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun); g) Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi); h) Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti); i) Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah); j) Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur); k) Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas); atau l) Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan); 2. Lampiran 2 - Daftar Kepemilikan; 3. Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain; 4. Lampiran 4 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak; 5. Lampiran 5 - Rekapitulasi Peredaran Bruto; 6. Lampiran 6 - Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan; 7. Lampiran 7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal; 8. Lampiran 8 – Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan; 9. Lampiran 9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal; 10. Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; 11. Lampiran 10B - Pernyataan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; 12. Lampiran 10C - Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country; 13. Lampiran 10D - Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal; 14. Lampiran 11A - Rincian Biaya Tertentu; 15. Lampiran 11B - Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan; 16. Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri; 17. Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4); 18. Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap; 19. Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal; 20. Lampiran 13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto 21. Lampiran 13C - Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 22. Lampiran 14 - Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana; 23. Lampiran 15A - Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; 24. Lampiran 15B - Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak Penghasilan atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; 25. Lampiran 15C - Rincian Biaya pada Tahap Eksplorasi dalam Rangka Kontrak Kerja Sama; 26. Lampiran 15D - Rincian Biaya pada Tahap Eksploitasi dalam Rangka Kontrak Kerja Sama; 27. Lampiran 15E - Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas; 28. Lampiran 15F - Rincian First Tranche Petroleum Share bagi Kontraktor Kerja Sama Migas; dan 29. Lampiran 15G - Laporan Perubahan Partisipasi Interes. (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dibuat sesuai contoh format; dan b. diisi sesuai petunjuk pengisian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk final financial quarterly report kuartal IV untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.