Pasal 113

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal‐hal tertentu. (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. (3) Kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. (4) Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap Tahun Pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan/atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. (5) Tidak termasuk dalam penghasilan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok; b. keuntungan dari pengalihan harta ( capital gain ) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok; dan c. penghasilan lainnya yang bersifat insidental.