Pasal 3

(1) Wajib Pajak h arus memiliki SKJLN sebelum melakukan impor untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Untuk merniliki SKJLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, atas setiap impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat informasi: a. Nomor Pokok Wajib Pajak; b. Nama dan alamat lawan transaksi; c. Jenis dan nilai transaksi; d. Nomor dan tang gal kontrak ; e. Nomor dan tanggal adendum kontrak, dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya; f. T a ng g al kontrak ber a khir; d a n g. Jenis barang yang diimpor, dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (4) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKJLN. (5) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak. (6) Dalam hal laman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh: a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan; atau b. pimpinan tertinggi Wajib Pajak Badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan, yang dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian atau dokumen pendukung lainnya