Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah pemeriksaaan lapangan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. 3. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. 4. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. 5. Kegiatan Tertentu adalah kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 6. Analisis Risiko adalah proses penilaian risiko ketidakbenaran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk menentukan Pengusaha Kena Pajak dalam kategori risiko rendah, menengah atau tinggi. 7. Jangka Waktu penyelesaian permohonan restitusi adalah jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 122/PJ./2006 .