Pasal 3

(1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan NPWP yang diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung administrasi pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam Program PEN. (2) Berdasarkan penerbitan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan dalam hal NPWP yang diterima oleh Debitur telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Debitur sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dapat: a. mengajukan permohonan aktivasi EFIN; dan/atau b. mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP dan SKT, pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. (3) Khusus untuk Debitur sebagai Wajib Pajak orang pribadi, permohonan aktivasi EFIN dan/atau permintaan kembali Kartu NPWP dan SKT dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP. (4) Berdasarkan permohonan Debitur atau secara jabatan, dapat dilakukan: a. perubahan data Wajib Pajak; b. pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar; c. pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif; dan/atau d. penghapusan NPWP, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.