Pasal 5

(1) Untuk kepentingan validasi atas kebenaran data NPWP Debitur, penyalur Kredit/Pembiayaan tersebut dapat melakukan konfirmasi data NPWP Debitur: a. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan/atau b. melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. (2) Permintaan konfirmasi data NPWP Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyalur Kredit/Pembiayaan dengan mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. (3) Permintaan konfirmasi data NPWP Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai penyedia jasa aplikasi perpajakan. (4) Konfirmasi data NPWP Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyalur Kredit/Pembiayaan untuk kepentingan validasi NPWP Debitur, tidak terbatas untuk mendukung Program PEN atas Debitur yang diberikan subsidi bunga/subsidi margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (5) Konfirmasi data NPWP Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara bersamaan dengan prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dalam hal Debitur sekaligus menjadi pemegang rekening keuangan dalam lembaga keuangan pelapor yang merupakan penyalur Kredit/Pembiayaan.