Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Dihapus. (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Kepala KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus dan ayat (3) serta ayat (4) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan. (2) Dihapus. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Kepala Kantor Wilayahb Direktorat Jenderal Pajak, atau Kepala KPP Pratama tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.