Pasal 18

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3), meliputi: a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan 3) surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. b. Untuk Wajib Pajak badan: 1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; 3) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan 4) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. c. Untuk Wajib Pajak badan bentuk kerja sama operasi ( Joint Operation ): 1) fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi ( Joint Operation ), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi ( Joint Operation ) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 3) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi ( Joint Operation ), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing; 4) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan 5) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.