Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara: a. langsung b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar; c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar; d. e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (vvww.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/ Application Service Provider (ASP). (2) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut di atas dapat dilakukan di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box di mana saja yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (3) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam hal: a. SPT Tahunan lebih bayar; b. SPT Tahunan pembetulan; c. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT; dan/atau d. SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT; (4) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya (5) Penyampaian SPT Tahunan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut: a. Nama Wajib Pajak; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Tahun Pajak; d. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar); e. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...); f. Perubahan Data (Ada/Tidak Ada); g. Nomor Telepon; h. Pernyataan; dan i. Tanda Tangan Wajib Pajak. (6) Format lembar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilekatkan pada amplop SPT Tahunan mengacu pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. (7) Dalam hal Wajib Pajak mengalami perubahan data, Wajib Pajak harus mengisi dan melampirkan lembar perubahan data identitas Wajib Pajak.