Pasal 2

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut : a. untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meliputi : 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); 2) Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB); 3) Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB); 4) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB; 5) Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB; 6) Surat Keputusan Pembetulan; 7) Surat Keputusan Keberatan; 8) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 9) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP; b. untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), meliputi: 1) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB); 2) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT); 3) Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKBLB); 4) Surat Ketetapan BPHTB Nihil (SKBN); 5) Surat Tagihan BPHTB (STB); 6) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU BPHTB; 7) Surat Keputusan Pembetulan; 8) Surat Keputusan Keberatan; 9) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 10) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.