Pasal 2

(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dibayarkan kepada badan atau lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan atau lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. (2) Dalam hal badan atau lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan pencabutan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan zakat atau sumbangan keagamaan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan kepada badan atau lembaga tersebut sejak tanggal dilakukannya pencabutan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. (3) Badan atau lembaga yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.