Pasal I

Menyisipkan 2 (dua) Pasal di antara 2 dan 3 menjadi Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut : "Pasal 2A (1) Dalam hal Faktur Pajak diterbitkan oleh Kantor Pusat tetapi dicetak secara on-line di Kantor Cabang, maka Pejabat di Kantor Pusat yang berhak menandatangani Faktur Pajak Wajib membuat Surat Kuasa Khusus yang memberikan kuasa kepada Pejabat di Kantor Cabang untuk menandatangani Faktur Pajak. (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat : a. Nama, jabatan, dan tanda tangan Pejabat di Kantor Pusat yang memberi kuasa; b. Nama, jabatan, dan tanda tangan Pejabat di Kantor Cabang yang diberi kuasa; c. Masa berlaku pemberian kuasa untuk menandatangani Faktur Pajak di Kantor Cabang; d. Meterai. (3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah habis dan atau terjadi perubahan atas Pejabat di Kantor Cabang yang diberi kuasa untuk menandatangani Faktur Pajak, Pejabat di Kantor Pusat yang berhak menandatangani Faktur Pajak wajib membuat Surat Kuasa Khusus yang baru. (5) Kantor Pusat wajib menyampaikan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Pasal 2B Dalam hal Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Pribadi yang tidak memilki struktur organisasi, maka kolom jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002, tidak perlu diisi.