Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai: a. bentuk dan tata cara pembuatan Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh; b. dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh; c. kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh dapat dilakukan pembetulan dan/atau pembatalan; dan d. tata cara pembetulan dan/atau pembatalan Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.