Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

Pasal 1

PENCABUTANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMP.ORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)SEBAGAIMANATELAHBEBERAPAKALIDIUBAHTERAKHIRDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR164/PMK.04/2022TENTANGPERUBAHANKEEMPATATASPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR34/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIANFASILITASKEPABEANANDAN/ATAUCUKAISERTAPERPAJAKANATASIMPORBARANGUNTUKKEPERLUANPENANGANANPANDEMICORONAVIRUSDISEASE2019(COVID-19)

DJP berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakah atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: a. Nomor 83/PMK.04/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 715); b. Nomor 149/PMK.04/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1162); c. Nomor 92/PMK.04/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 797); dan d. Nomor 164/PMK.04/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.