Pasal 4

(1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi : a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; b. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan. (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal : a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan; b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.