PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2010
MENTERI KEUANGAN,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 644
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.011/2010
TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
LAPORAN REALISASI PENERIMA PENGHASILAN DARI PENGALIHGAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA PT MINARAK LAPINDO JAYA/PEMERINTAH
PERIODE ......
No.
ORANG PRIBADI/BADAN PENERIMA PENGHASILAN
NPWP
ALAMAT
NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
NILAI PENGALIHAN (Rp)
PPH TERUTANG (Rp)
1
....
2
....
JUMLAH
..................................................
Cap dan Tanda Tangan
Direktur/Pengurus
MENTERI KEUANGAN,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.