Pasal 32

(1) Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau badan usaha patungan atau konsorsium. (2) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja kementerian/lembaga yang pola pengelolaan keuangannya menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum, dapat menjadi pelaksana pembangun KEK.