Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan. b. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ketentuan mengenai: 1. besaran bagian penerimaan negara; 2. persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi; 3. biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan; 4. penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis; 5. penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan; 6. pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi; 7. pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan 8. penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa uplift dan/ atau pengalihan participating interest, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP