Pasal 11

Ayat (1) Jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dengan jumlah pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang), Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai hutang pajak lain. Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai hutang pajak lainnya yang belum dilunasi, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan hutang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak. Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya. Ayat (2) Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam jangka waktu selama-lamanya satu bulan setelah Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat (3) Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan, bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu tersebut pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu satu bulan sampai saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan pembayaran pajak adalah saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan. Ayat (4) Cukup jelas.