Pasal 9

Ayat (1) Batas waktu pembayaran masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak boleh melebihi lima belas hari sejak saat terutangnya atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Jika pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan itu disampaikan. Misalnya Surat Pemberitahuan harus disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau setoran akhir harus sudah dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Direktur Jenderal Pajak dapat memperkenankan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada Wajib Pajak, yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Angka 9