Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Kep. Eselon I 425/2019
Penetapan Pemotong Pph Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Spt Masa Pph Pasal 23 Dan/ atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2017
- Jenis
- Keputusan Unit Eselon I
- Nomor
- KepDJP KEP-425/PJ/2019
- Tahun
- 2019
- Status menurut sumber ⓘ
- JDIH Berlaku · 21 Sep 2026Hanya JDIH yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- PPh menurut pilihan situs ini dari JDIH
- Sumber
- halaman JDIH
- Teks
- 3 diktum
Dicatat berbeda oleh dua sumber. Peraturan ini juga muncul sebagai KEP-DJP 425/2019 (Keputusan Dirjen Pajak), dengan nomor, tahun, dan judul yang sama tetapi jenis yang berbeda. Keduanya sengaja tidak digabungkan: menggabungkan berarti memilih salah satu sumber sebagai yang benar.
Isi peraturan
Keputusan: isinya diktum (KESATU, KEDUA, …), bukan pasal.
Teks diambil dari JDIH pada 6 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- JDIHKepDJP KEP-425/PJ/2019Keputusan Unit Eselon I · 22 Apr 2019 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 22 Apr 2019 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka