Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 14/2013
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-14/PJ/2013
- Tahun
- 2013
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 10 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 2/2024 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 2.467 karakter
- Pasal 2 2.156 karakter
- Pasal 3 2.618 karakter
- Pasal 4 254 karakter
- Pasal 5 513 karakter
- Pasal 6 674 karakter
- Pasal 7 1.118 karakter
- Pasal 8 1.298 karakter
- Pasal 9 334 karakter
- Pasal 10 342 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPPER-14/PJ/2013Peraturan Dirjen Pajak · 18 Apr 2013 · diambil 22 Sep 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (2)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 9 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PER-DJP 2/2024 — BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
“Pasal 13 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP