Saku Pajak

AaTampilan

Tema

Ikuti perangkat Terang Gelap

Ukuran huruf

Biasa Besar Sangat besar

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

← Daftar peraturan

PER-DJP 16/2016

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

Jenis

Peraturan Dirjen Pajak

Nomor

PER-16/PJ/2016

Tahun

2016

Status menurut sumber ⓘ

✓DJP Aktif · 21 Sep 2026Hanya DJP yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.

Kategori ⓘ

Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP

Sumber

halaman DJP

Teks

29 pasal

Isi peraturan

1. Pasal 1 7.000 karakter
2. Pasal 2 3.218 karakter
3. Pasal 3 1.989 karakter
4. Pasal 4 954 karakter
5. Pasal 5 2.078 karakter
6. Pasal 6 346 karakter
7. Pasal 7 650 karakter
8. Pasal 8 1.574 karakter
9. Pasal 9 1.295 karakter
10. Pasal 10 2.855 karakter
11. Pasal 11 2.048 karakter
12. Pasal 12 1.928 karakter
13. Pasal 13 728 karakter
14. Pasal 14 3.144 karakter
15. Pasal 15 964 karakter
16. Pasal 16 1.655 karakter
17. Pasal 17 375 karakter
18. Pasal 18 237 karakter
19. Pasal 19 732 karakter
20. Pasal 20 1.305 karakter
21. Pasal 21 595 karakter
22. Pasal 22 2.180 karakter
23. Pasal 23 1.172 karakter
24. Pasal 24 1.052 karakter
25. Pasal 25 1.615 karakter
26. Pasal 26 246 karakter
27. Pasal 27 1.112 karakter
28. Pasal 28 353 karakter
29. Pasal 29 216 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

• DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

• DJPPER-16/PJ/2016Peraturan Dirjen Pajak · 29 Sep 2016 · diambil 22 Sep 2026buka

Relasi dengan peraturan lain (1)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

• PER-DJP 32/2015

  “Pasal 28 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

  dibaca dari teks DJP