Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 111/2009

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 111/PMK.03/2009
Tahun: 2009
Status menurut sumber ⓘ: DJP Dicabut · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP dan PBB dan BPHTB katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 11 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 2.521 karakter
Pasal 2 396 karakter
Pasal 3 1.003 karakter
Pasal 4 2.507 karakter
Pasal 5 2.267 karakter
Pasal 6 2.678 karakter
Pasal 7 1.105 karakter
Pasal 8 578 karakter
Pasal 9 925 karakter
Pasal 10 313 karakter
Pasal 11 475 karakter

Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP111/PMK.03/2009Peraturan Menteri Keuangan · 17 Jun 2009 · diambil 5 Okt 2026buka
JDIH111/PMK.03/2009Peraturan Menteri · 17 Jun 2009 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 17 Jun 2009 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PMK 81/2017 — PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
“Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Dicabut dengan: 81/PMK.03/2017 — Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan