Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 81/2017

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 81/PMK.03/2017
Tahun: 2017
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh dan KUP dan PPN dan PBB katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 33 pasal

⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.

DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
sumber mencatatnya berlaku, tetapi PMK 118/2024 menyatakan mencabutnya

Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.

Isi peraturan

Pasal 1 1.256 karakter
Pasal 2 1.645 karakter
Pasal 3 4.262 karakter
Pasal 4 715 karakter
Pasal 5 141 karakter
Pasal 6 1.695 karakter
Pasal 7 2.536 karakter
Pasal 8 1.435 karakter
Pasal 9 286 karakter
Pasal 10 1.631 karakter
Pasal 11 341 karakter
Pasal 12 2.818 karakter
Pasal 13 729 karakter
Pasal 14 199 karakter
Pasal 15 2.290 karakter
Pasal 16 2.563 karakter
Pasal 17 1.451 karakter
Pasal 18 1.701 karakter
Pasal 19 379 karakter
Pasal 20 2.466 karakter
Pasal 21 737 karakter
Pasal 22 208 karakter
Pasal 23 2.323 karakter
Pasal 24 2.582 karakter
Pasal 25 1.358 karakter
Pasal 26 1.696 karakter
Pasal 27 878 karakter
Pasal 28 213 karakter
Pasal 29 1.408 karakter
Pasal 30 461 karakter
Pasal 31 1.941 karakter
Pasal 32 579 karakter
Pasal 33 587 karakter

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP81/PMK.03/2017Peraturan Menteri Keuangan · 20 Jun 2017 · diambil 22 Sep 2026buka
JDIH81/PMK.03/2017Peraturan Menteri · 20 Jun 2017 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 20 Jun 2017 - 27 Des 2024 (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (4)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PMK 111/2009
“Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Dicabut oleh

PMK 118/2024 — TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN
“Pasal 63 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: … e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PMK 118/2024.
dibaca dari teks DJP