Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 172/2023

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Jenis
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
172 TAHUN 2023
Tahun
2023
Status menurut sumber ⓘ
DJP Aktif · 3 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ
Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber
halaman DJP · halaman JDIH
Teks
40 pasal

Isi peraturan

Penomoran pasal di teks sumber janggal.

Label pasal dibiarkan persis seperti di sumber, tidak diperbaiki otomatis.

  1. Pasal I 7.174 karakter
  2. Pasal 2 2.443 karakter
  3. Pasal 3 1.120 karakter
  4. Pasal 8 2.375 karakter
  5. Pasal 5 482 karakter
  6. Pasal 6 1.193 karakter
  7. Pasal 7 1.768 karakter
  8. Pasal 8 3.422 karakter
  9. Pasal 9 7.246 karakter
  10. Pasal 10 2.091 karakter
  11. Pasal 11 2.029 karakter
  12. Pasal 12 1.981 karakter
  13. Pasal 13 6.472 karakter
  14. Pasal 14 523 karakter
  15. Pasal 15 1.609 karakter
  16. Pasal 16 4.507 karakter
  17. Pasal 17 408 karakter
  18. Pasal 18 607 karakter
  19. Pasal 19 702 karakter
  20. Pasal 20 990 karakter
  21. Pasal 21 2.421 karakter
  22. Pasal 22 3.072 karakter
  23. Pasal 23 1.819 karakter
  24. Pasal 24 502 karakter
  25. Pasal 25 687 karakter
  26. Pasal 26 402 karakter
  27. Pasal 27 799 karakter
  28. Pasal 28 210 karakter
  29. Pasal 29 702 karakter
  30. Pasal 30 1.035 karakter
  31. Pasal 31 1.618 karakter
  32. Pasal 32 651 karakter
  33. Pasal 33 160 karakter
  34. Pasal 34 664 karakter
  35. Pasal 35 259 karakter
  36. Pasal 36 2.539 karakter
  37. Pasal 37 1.760 karakter
  38. Pasal 38 579 karakter
  39. Pasal 39 1.699 karakter
  40. Pasal 40 5.480 karakter

Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

Catatan tiap sumber

Relasi dengan peraturan lain (3)

Disebut terkait oleh sumber