Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PMK 189/2007

TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 189/PMK.03/2007
Tahun: 2007
Status menurut sumber ⓘ: DJP Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut · 3 Okt 2026JDIH Tidak Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar KUP katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 7 pasal

Isi peraturan

Pasal 1 1.684 karakter
Pasal 2 317 karakter
Pasal 3 462 karakter
Pasal 4 513 karakter
Pasal 5 255 karakter
Pasal 6 142 karakter
Pasal 7 323 karakter

Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPDiubah/Disempurnakan dan Sudah dicabutdiambil 3 Okt 2026halaman sumber
JDIHTidak Berlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP189/PMK.03/2007Peraturan Menteri Keuangan · 28 Des 2007 · diambil 5 Okt 2026buka
JDIH189/PMK.03/2007Peraturan Menteri · 28 Des 2007 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 28 Des 2007 - s.d. Dicabut (diambil 5 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (4)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Dicabut oleh

PMK 145/2012 — TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
“Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak; dan d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Diubah oleh

PMK 84/2010 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, diubah sebagai berikut:”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Diubah dengan: 84/PMK.03/2010 — Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan
Dicabut dengan: 145/PMK.03/2012 — Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
jenis relasi menurut JDIH: Dicabut dengan